Beranda Hukum Imigrasi Bali Deportasi Warga Negara Belanda Karena Salah Pakai Izin Tinggal

Imigrasi Bali Deportasi Warga Negara Belanda Karena Salah Pakai Izin Tinggal

Buleleng (ANTARA) – TPI Kelas II Imigrasi Singaraja, Bali mendeportasi seorang warga negara asing (WNA) dari Belanda berinisial DMDG karena menyalahgunakan izin tinggalnya untuk berbisnis di Bali.

“DMDG diketahui sebagai pemegang ITAS bagi lansia, berlaku hingga 23 Desember 2022. Dari ketentuan ini diketahui bahwa pemegang ITAS lansia tidak diperbolehkan bekerja atau menjalankan usaha atau usaha,” kata Kepala Imigrasi Kelas II tersebut. Kantor TPI Singaraja, Nanang Mustofa, dalam siaran persnya di Denpasar, Bali, Selasa.

Dikatakannya, DMDG yang sudah menjalankan usaha sejak mendapat ITAS itu dideportasi berdasarkan pasal 75 ayat 1 UU No 6/2011 tentang Keimigrasian karena tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Deportasi tersebut dilakukan oleh Dinas Imigrasi Singapura melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta dengan penerbangan Qatar Airways QR955 dengan tujuan akhir Bandara Internasional Schipul di Amsterdam, Belanda pada pukul 00:25 WIB, Minggu (23 Januari 2022).

Kejadian tersebut sebelumnya diketahui bermula saat petugas Imigrasi Singaraja memantau keberadaan dan aktivitas WNA di Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem.
Setelah menyelidiki dan mengumpulkan informasi dari penduduk lokal jika orang asing tinggal di tempat itu. “Saat itu, kami langsung pergi untuk mengecek dan mengecek izin tinggal yang kami miliki. Selain itu, kami juga memeriksa melalui berbagai jejaring sosial dan ternyata ada orang asing yang memiliki bisnis di Bali, ”katanya.

Mustofa mengatakan DMDG diduga menjalankan bisnis digital dan menawarkan jasa pembuatan website dengan harga yang telah ditentukan, dan diketahui lokasi tersebut menggarap beberapa website.
Ditambahkannya, setelah melalui pertimbangan dan pemeriksaan, diputuskan untuk mendeportasi WNA tersebut dari Goirle, Belanda, dan memasukkannya ke dalam daftar tahanan.

Artikel sebelumyaHofifa minta KPID serius lawan hoaks media sosial
Artikel berikutnyaELSAM: BI perlu perbaiki kebijakan proteksi data internal