Beranda Hukum Imigrasi: Turis harus mengajukan Visa Pengunjung Kategori Penjamin.

Imigrasi: Turis harus mengajukan Visa Pengunjung Kategori Penjamin.

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui Direktorat Jenderal Imigrasi mengingatkan calon wisatawan asing yang ingin menghabiskan liburannya di Indonesia untuk mengajukan permohonan visa turis B211A dengan klasifikasi penjamin yang ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). pemerintah.

“Ditjen Imigrasi sedang menyusun kebijakan untuk memulihkan pariwisata dan perekonomian nasional di masa pandemi, ketika turis asing harus dijamin oleh biro perjalanan atau perusahaan hotel yang berbasis di Indonesia,” kata Direktur Angkutan Keimigrasian Ditjen Imigrasi. Kemenkumham Amran Aris dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.

Amran mengatakan Direktorat Jenderal Imigrasi mensosialisasikan dan mendistribusikan e-Visa kepada lebih dari 400 peserta pada awal Februari 2022 di Denpasar, Bali.

Sosialisasi ini bertujuan agar aplikasi visa turis mudah diakses oleh masyarakat umum dan tidak hanya untuk pihak tertentu.

Pendirian biro perjalanan wisata dan hotel sebagai penjamin bagi pemohon visa turis dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan terhadap warga negara asing (WNA) selama berada di Indonesia.

Agen perjalanan atau hotel yang mendaftar sebagai penjamin bertanggung jawab penuh atas aktivitas dan keberadaan orang asing. Dimulai dengan menyewa kamar dan diakhiri dengan itinerary hingga hari kepulangannya ke negara asal.

“Mereka harus bekerja sama dengan petugas imigrasi untuk memastikan turis asing tidak mengganggu atau mengganggu ketertiban umum,” katanya.

Untuk mengefisienkan proses pengajuan visa dan pemesanan paket perjalanan wisata, operator tur (agen perjalanan atau hotel) dapat menyediakan paket liburan / hotel di Bali yang sudah termasuk dalam biaya visa. Tarif pendapatan bukan pajak pemerintah (NGIR) untuk visa pengunjung ditetapkan oleh undang-undang pada Rs 200.000 ditambah $50.

Kebijakan ini juga sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021. Pasal 171A menyatakan bahwa orang asing tertentu yang berada di wilayah Indonesia harus memiliki sponsor yang menjamin keberadaannya.

Penanggung bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan orang asing yang dijamin tinggal di wilayah Indonesia, dan wajib melaporkan setiap perubahan status sipil, status keimigrasian, perubahan alamat.

Artikel sebelumyaEmpat perempuan korban trafiking di Paniai kembali ke Sukabumi
Artikel berikutnyaPolisi Jambi hancurkan kotak di Sungai Merangin