Beranda Hukum INFID Tuntut Transparansi Penyidikan Dugaan Kriminalisasi Petani Campara

INFID Tuntut Transparansi Penyidikan Dugaan Kriminalisasi Petani Campara

Jakarta (ANTARA) – International Forum of Indonesian Development Non-Governmental Organizations (INFID) meminta transparansi penyidikan dugaan kriminalisasi terhadap petani anggota Koperasi Tani Makmura Savita (KOPSA-M) di Kampara, Riau yang telah ditetapkan sebagai tersangka menjual produk kebun mereka sendiri.

“Kedengarannya aneh? Sedih tapi benar. Kita tidak boleh menutup mata terhadap sejumlah konflik pertanahan antara masyarakat adat dengan perusahaan perkebunan, yang sebagian dijalankan oleh BUMN seperti PTPN dan Perhutani,” ujarnya. Intan Bedisa dari INFID, dikutip dari keterangan tertulis yang diterima di INFID. Jakarta, Minggu.

Intan mengatakan, dua petani KOPSA-M di Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau, dalam upaya mewujudkan keadilan, mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo, Menteri Politik Hukum dan Keamanan Mahfoud, Dr. obat-obatan. , Menteri Administrasi Negara Eric Tohir, Kapolri Listio Sigit Prabovo dan Jaksa Agung St. Burhanuddin.

Kedua petani tersebut dilaporkan oleh PT Perkebunan Nusantara (PTPN) V tempat mereka bekerja sehari-hari.

Dalam surat terbuka yang diterima INFID pada 7 Oktober 2021, Intan mengatakan bahwa KOPSA M berbicara tentang perjuangannya saat ini untuk merebut kembali lahan perkebunan yang telah dialihkan ke perusahaan swasta melalui proses yang diduga melanggar hukum.

Surat tersebut, lanjut Intan, menyebutkan lebih dari 750 hektar kebun KOPSA M telah berpindah kepemilikan. Selain itu, KOPSA M terbebani utang kurang lebih Rp 150 miliar akibat gagalnya pembangunan perkebunan yang dilakukan oleh unsur PTPN V di masa lalu, lebih tepatnya pada tahun 2003-2006.

“Seringkali konflik tanah antara masyarakat adat dan perusahaan muncul karena batas dan kepemilikan tanah yang tidak jelas. Konflik tanah ini menimbulkan masalah lain, yaitu ketimpangan kekayaan,” ujarnya.

INFID menghimbau dan mendesak pemerintah pusat untuk memperhatikan dan melakukan investigasi mendalam terhadap gugatan yang sedang berlangsung terhadap dua petani sawit di Campara, Riau, yang dituduh menjual kebun sendiri.

Menurutnya, masyarakat setempat mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari di lingkungan perusahaan. Kegiatan ini justru dianggap oleh perusahaan sebagai pelanggaran hukum dan diproses melalui mekanisme pidana.

“Kegiatan usaha PTPN dan Perhutani juga sangat mungkin berdampak pada kehidupan masyarakat sekitar,” kata Intan.

Dia mencontohkan longsor di Mandalavangi, Garut, Jawa Barat, yang menewaskan 21 orang pada 28 Januari 2003. Kasus ini harus dan harus ditangani secara adil sesuai dengan kebijakan HAM Indonesia.

Hal itu mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2021-2025. Dalam RANHAM generasi kelima ini, pemerintah fokus melindungi dan menghormati hak asasi manusia kelompok rentan, termasuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat.

Bahkan, kata Intan, pemerintah telah membentuk Pokja Nasional dan Pokja Daerah yang tugasnya antara lain mengawal pelaksanaan HAM di tingkat daerah.

“Artinya, kasus dugaan kriminalisasi petani dan konflik lahan di Campara, Riau ini harus dikawal ketat untuk menunjukkan bahwa RANHAM bukan sekadar jargon politik,” ujarnya.

Sebagai negara yang juga mendukung penerapan United Nations Guiding Principles on Human Rights and Business pada 2011, lanjut Intan, Indonesia harus mencontohkan tiga pilar UNGP untuk melindungi HAM dalam bisnis. Pilar pertama adalah tanggung jawab negara untuk melindungi. Kedua, inti dari tanggung jawab perusahaan menghormati hak asasi manusia.

“Dalam aspek ini, upaya telah dilakukan untuk membangun komitmen dan tanggung jawab perusahaan. Dan terakhir, landasan bagi pemulihan yang efektif bagi kelompok yang terkena dampak negatif dari aktivitas bisnis,” jelasnya.

Perlu diingat, lanjut Intan, kurangnya akuntabilitas dan transparansi dalam penyidikan dugaan kriminalisasi petani oleh korporasi akan mencerminkan efektifitas penegakan HAM di Indonesia.

“Jika kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu tidak dapat diselesaikan, setidaknya negara tidak memperparah dosa pelanggaran HAM dengan mengabaikan tanggung jawab penghormatan HAM dalam bisnis sesuai prinsip UNGP dan RANHAM,” kata Intan.

Artikel sebelumyaYG membantah Jisoo BLACKPINK dan Song Heung Min berkencan
Artikel berikutnyaMPR mengajak generasi muda untuk bisa memanfaatkan media sosial