Beranda Hukum Jaksa memvonis enam terpidana korupsi di Jivasraya

Jaksa memvonis enam terpidana korupsi di Jivasraya

Jakarta (ANTARA) – Kejaksaan Agung Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan Mahkamah Agung (MA) terhadap enam terpidana kasus korupsi dan pencucian uang di PT Asuransi Jiwasraya (Persero), dengan mengirimkan enam ke lembaga pemasyarakatan, Rabu.

“Ini merupakan tonggak baru pemberantasan korupsi di Indonesia, yang membuktikan bahwa Kejaksaan Agung RI sangat serius dan menjalankan semua langkah secara profesional,” kata Leonard Eben, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) KPK. Jaksa Agung Indonesia. Ezer Simanjuntak pada konferensi pers virtual.

Leonard mengatakan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat menerima enam putusan dari Mahkamah Agung (MA) yang memutuskan kasasi.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung, enam terdakwa divonis bersalah. Jan Heru Hidayat (Komisaris PT Trada Alam Minera) dan Benny Tioccrosaputro (Komisaris PT Hanson Internasional) divonis seumur hidup, serta denda tambahan berupa denda 10,78 triliun rupee (Heru) dan 6,078 triliun rupee. (Benni).

Sementara itu, terpidana direktur Jivasraya yakni mantan CFO Hari Praseto, mantan direktur Hendrisman Rahim, dan mantan direktur Maxima Integra Joko Hartono Tirto divonis 20 tahun penjara. Sementara itu, mantan kepala departemen investasi dan keuangan, Jivasraya Sakhmirvan, divonis 18 tahun penjara.

Keempat terpidana juga divonis denda Rp 1 miliar, tambahan hukuman enam bulan penjara.

Menurut Leonard, setelah menerima putusan Mahkamah Agung, jaksa eksekutif Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat melakukan eksekusi dengan mengirim terpidana ke lembaga pemasyarakatan.

Narapidana Heru Hidayat, Sahvirman dan Joko Hartono dikirim ke Rutan Sipinang. Sedangkan Hari Praseto dan Hendrisman dieksekusi di Rutan Salemba. Sedangkan Benny Tioccrosaputro dijebloskan ke Lapas Sipinang.

Menurut Leonard, keputusan itu dibuat, oleh karena itu, jika upaya hukum luar biasa berupa judicial review (PC) yang dapat diajukan kepada terpidana tidak menunda eksekusi yang dilakukan oleh jaksa eksekutif sesuai dengan paragraf 66,2 dari UU Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004.

“Kecuali aplikasi PK menghentikan sementara atau menghentikan eksekusi perintah pidana,” kata Leonard.

Artikel sebelumyaLulusan Akpol 2000 tersenyum di kota Malang
Artikel berikutnyaRatusan warga Pekalongan penerima bantuan bisa berasimilasi