Beranda Hukum K.Yu.: Sistem peradilan itu penting, tetapi belum ditentukan dalam peraturan Menteri Dalam...

K.Yu.: Sistem peradilan itu penting, tetapi belum ditentukan dalam peraturan Menteri Dalam Negeri.

Jakarta (ANTARA) – Juru bicara Komisi Yudisial (KY) Miko Susanto Ginting mengatakan lembaga peradilan dan hukum berada dalam sektor kritis, namun hal itu tidak diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri 15 Tahun 2021 tentang keadaan darurat. di Jawa dan Bali.

Juru bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jody Mahardi, mengatakan bahwa peradilan dan hukum berada di sektor yang kritis, kata juru bicara Kentucky Miko Susanto Ginting saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

Miko, demikian ia biasa disapa, mengapresiasi langkah ini karena sebelumnya KY telah mengajukan usulan kepada pemerintah terkait kepastian status lembaga peradilan dan hukum dalam kategori esensial atau kritis pada masa darurat PPKM.

Di satu sisi, Kepaniteraan Mahkamah Agung juga menerbitkan Surat Edaran Nomor 1 tentang PPKM Darurat pada Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya di wilayah Jawa dan Bali.

“Kami mengapresiasi langkah cepat dan bertanggung jawab Mahkamah Agung untuk menjamin keselamatan para hakim,” kata Miko yang juga aktivis hak asasi manusia.

Dalam pedoman pelaksanaan PPKM dalam keadaan darurat, kata dia, beberapa pembatasan kegiatan yang diberlakukan antara lain kewajiban bekerja dari rumah bagi semua pekerja non-esensial di sektor tersebut, dan belajar mengajar harus dilakukan secara online atau online.

Di sektor inti, tidak lebih dari 50 persen karyawan bekerja di kantor mengikuti protokol kesehatan, dan 100 persen di sektor kritis, katanya.

Sektor utama meliputi keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, hotel nonkarantina COVID-19, dan industri berorientasi ekspor.

Sedangkan sektor kritis adalah energi, kesehatan, keamanan, logistik, transportasi, makanan, minuman dan industri pendukung, petrokimia, semen, fasilitas vital nasional, penanggulangan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar seperti listrik dan air; dan industri untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Artikel sebelumyaPolda Riau tangkap pengedar sabu seberat 108 kg
Artikel berikutnyaKakorlantas: Antrian di posko Depok-Jakarta terkendali