Beranda Hukum Kabaharkam Polri memeriksa posko darurat PPKM di bundaran Varu

Kabaharkam Polri memeriksa posko darurat PPKM di bundaran Varu

Surabaya (ANTARA) – Kabaharkam Polri Komijen Paul Arif Sulistyanto yang juga Kepala Direktorat Pusat (Kaopspus) Operasi Aman Nusa II memeriksa posko pemblokiran Pembatasan Darurat Kegiatan Umum (PPKM) di Bundaran Varu, Surabaya. , Minggu…

“Kami ingin mengetahui status pelaksanaan PPKM Aman Operasi Nusa Aman dan Darurat di wilayah Jawa Timur khususnya di Surabaya. Ruas ini bertujuan untuk mengurangi mobilitas penduduk,” ujarnya.

Komen Arif menambahkan, kebijakan PMCM darurat pemerintah bukan untuk merugikan masyarakat, melainkan untuk melindungi masyarakat dari penularan COVID-19.

“Jadi skemanya seperti ini. Dengan demikian, isolasi, pembatasan gerak, dan pembatasan interaksi tidak bertujuan untuk membuat orang menderita, tetapi untuk menjaga mereka agar tidak tertular COVID-19, ”katanya.

Tidak hanya itu, ia mengatakan kebijakan ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa dukungan masyarakat, sehingga mereka diminta untuk lebih mengetahui dan mematuhi protokol kesehatan.

“Agar tindakan yang dilakukan baik Satgas Deteksi maupun Satgas Binmas berjalan dengan baik, maka yang terpenting bagaimana agar masyarakat mengetahui dan mentaati prosedur tersebut,” ujarnya.

Dikatakannya, selama ini masyarakat melakukan kesalahan dalam melakukan isolasi mandiri saat terpapar COVID-19.

“Kami kemudian juga berbagi bagaimana saat terpapar saat isolasi mandiri. Banyak orang yang melakukan kesalahan dalam SOP isolasi diri, sehingga kami melakukan upaya simultan, upaya edukasi dan pencegahan, dan tindakan pemaksaan atau penegakan hukum. Untuk berbagai pelanggaran aturan. .” – katanya.

Kabakharkam mencontohkan, misalnya restoran melarang makan di tempat, tapi harus dibawa pulang atau online.

“Tetapi jika mereka terus bekerja, tindakan tegas akan diambil terhadap pemilik restoran. Ini untuk melindungi masyarakat, jadi semua orang harus tahu. Jika semua orang tahu, COVID-19 akan berkurang, ”katanya.

Ia berharap kebijakan PPKM darurat ini dapat menekan penularan COVID-19 di Indonesia dan masyarakat lebih memahami bahaya COVID-19.

“Covid-19 tidak melihat situasi, tidak melihat status sosial dan tidak melihat pangkat, ini yang perlu diketahui, banyak korban yang jelas dikubur, dirawat di rumah sakit, jadi mari kita kurangi hal ini. , kalau tidak perlu jangan keluyuran, keluar dan belanja online,” ujarnya.

Artikel sebelumyaPemantauan pelaksanaan PPKM darurat di sejumlah daerah.
Artikel berikutnyaAnggota DPR prihatin dengan penahanan Nurhasana, tersangka Asuransi Bumiputera