Beranda Nusantara Kabupaten Banyuasin Siapkan Dokumen Perlindungan Ekosistem Gambut

Kabupaten Banyuasin Siapkan Dokumen Perlindungan Ekosistem Gambut

Mudah-mudahan, data akan dikumpulkan dari perspektif yang berbeda.

Palembang (ANTARA) – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda) dan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan mulai menyiapkan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) untuk Program Gambut Berkelanjutan.

Kepala Bappeda Banyuasin Kosarudin di Pangkalai Balai mengatakan, Jumat, penyusunan RPPEG dilakukan dalam lokakarya yang dihadiri berbagai pihak terkait.

Peserta meliputi Pemerintah Kabupaten Banyuasin, Jajaran UPT LHK Kementerian, BRGM, DLHP Pemprov Sumsel, OPD Kabupaten Banyuasin, akademisi, mitra pembangunan, kalangan swasta dan profesional serta media. Kemudian ICRAF Indonesia, Forum Daerah Aliran Sungai Sumatera Selatan dan Balai Penelitian Tanah.

“Kami berharap melalui seminar ini dapat terkumpul pendapat dari berbagai sudut pandang,” kata Kosarudin membuka seminar online.

Kami berharap para pemangku kepentingan dapat memahami proses penyusunan RPPEG tingkat kabupaten yang menjadi dasar dalam proses pelaksanaan penyusunan RPPEG Kabupaten Banyuasin.

Saat ini, tidak hanya pemerintah Kabupaten Banyuasin, pemerintah provinsi Sumatera Selatan juga sedang menyusun RPPEG provinsi.

Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuasin Muhammad Senen Har mengatakan pengelolaan gambut tidak lebih dari mensejahterakan masyarakat Banyuasin.

Menurutnya, masyarakat harus dijadikan sebagai subjek dan bukan sebagai objek dalam pemeliharaan dan pengelolaan gambut.

Diharapkan penyusunan RPPEG ini selanjutnya dapat memberikan kontribusi penting bagi terciptanya Banyuasin yang maju, adil dan makmur, ujarnya.

Penyusunan dokumen RPPEG ini merupakan perintah Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

PP menginstruksikan para menteri, gubernur, dan bupati/walikota untuk menyusun dan menetapkan RPPEG sesuai dengan amanat masing-masing.

Dokumen RPPEG memuat rencana jangka panjang pengelolaan dan perlindungan lahan gambut untuk 30 tahun ke depan.

Dokumen ini merupakan upaya pertama untuk melindungi lahan gambut dari kerusakan dan degradasi lahan. Dalam penyusunannya harus dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh dengan partisipasi berbagai pihak di tingkat kabupaten, provinsi dan nasional.

Diharapkan dengan hadirnya RPPEG mampu mendorong pemanfaatan gambut yang lebih efisien bagi penduduk, serta mencegah kerusakan dan menjamin terpeliharanya fungsi ekosistem gambut di Kabupaten Banyuasin saat ini dan di masa yang akan datang.

Hingga saat ini, lahan gambut telah dimanfaatkan oleh kehutanan, perkebunan, pertanian dan hutan terdegradasi di Sumatera Selatan.

Informasi rinci meliputi hutan tanaman industri dan perhutanan sosial seluas 558.220 ha, perkebunan kelapa sawit seluas 231.741 ha, pertanian dan agroforestri seluas 149.633 ha, dan hutan terdegradasi seluas 149.633 ha. 182.525 ha.

Artikel sebelumyaKLHK menjelaskan alasan pengurangan luas PIPPIB 2021 Periode II
Artikel berikutnyaITZY menunjukkan kepercayaan diri melalui "Gila jatuh cinta"