Beranda Nusantara Kabupaten OKI Optimalkan 13 Desa Tangguh Bencana Cegah Kebakaran Hutan dan Lahan

Kabupaten OKI Optimalkan 13 Desa Tangguh Bencana Cegah Kebakaran Hutan dan Lahan

perusahaan juga membiayai desa dalam konsesi

Kayuagung (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Ogan Comering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, mengoptimalkan 13 desa tahan bencana yang berbatasan dengan areal konsesi milik perusahaan perkebunan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayahnya.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten OKI Listiadi Martin di Cayhuagung, Kamis, Kabupaten Ogan Comering Ilir saat ini sedang mengembangkan skema klaster yang melibatkan pemegang konsesi untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan.

Pencegahan cluster juga mendapat dukungan penuh dari United Nations Environment Programme (UNEP), badan PBB yang bertanggung jawab untuk meningkatkan tata kelola lingkungan di tingkat internasional.

Program klaster pencegahan kebakaran hutan dan lahan OKI mencakup 27 pemegang konsesi, pemegang izin usaha di sektor kehutanan dan perkebunan.

Ia mengatakan skema tersebut terdiri dari tiga program, yaitu: pembangunan desa baik di wilayah konsesi maupun di sekitarnya, peringatan dini dan pemadaman kebakaran dini oleh perusahaan pemegang konsesi.

“Nanti dalam proses pembangunan, perusahaan juga akan membiayai desa-desa di dalam konsesi dan desa-desa yang berjarak 3 kilometer (km) dari batas luar konsesi,” katanya.

Selain itu, perusahaan yang ditunjuk sebagai ketua klaster bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan pembangunan permukiman di Ring 3 yang terletak lebih dari 3 km dari batas wilayah konsesi.

“Model ini ada dengan geng, di mana perusahaan harus menentukan desa tempat tinggal mereka berdasarkan tiga peringkat desa, yaitu desa ring-1, desa ring-2, dan desa ring-3,” katanya.

Bupati OKI Iskandar mengatakan, penguatan kapasitas pengelolaan klaster dalam rangka pencegahan kebakaran lahan merupakan upaya kerjasama berbagai pihak.

“Konsolidasi ini bertujuan untuk mengurangi kebakaran hutan dan lahan melalui pendekatan cluster yang dikenal di seluruh dunia sebagai asosiasi proteksi kebakaran,” katanya.

Iskandar melanjutkan, pemerintah ingin mengubah paradigma dari penanggulangan menjadi pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Jika paradigma tersebut diatasi, biaya yang dikeluarkan akan jauh lebih mahal.

Ia menambahkan, perusahaan peserta skema klaster juga didorong untuk berperan aktif dalam program pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

Pemerintah Kabupaten OKI juga berharap program ini juga akan mengubah perilaku masyarakat agar lebih terlibat dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

Gladie Hardianto, Manajer UNEP Partnership for Governance Reform, menyatakan bahwa proyek penguatan kapasitas pengelolaan cluster fire ini melibatkan pemerintah, swasta dan lembaga swadaya masyarakat, serta masyarakat secara terpadu.

Upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan di petak gambut dan mangrove, serta pengelolaan lingkungan, konservasi dan restorasi gambut dan mangrove, harus dilakukan secara terpadu, ujarnya.

Program ini juga bertujuan untuk memperkuat persyaratan regulasi di tingkat desa, kabupaten, dan provinsi agar setiap lini dapat saling berinteraksi.

Artikel sebelumyaDO EXO akan merilis album solo pertama
Artikel berikutnyaWakil Bupati Klungkung lepas 200 ekor anak "Hari Bhayangkara"