Beranda Hukum KASN menyatakan Nuryakin layak mengikuti seleksi terbuka Sekda Kalteng.

KASN menyatakan Nuryakin layak mengikuti seleksi terbuka Sekda Kalteng.

Palangka Raya (ANTARA) – Komisi Negara Aparatur Sipil Negara (CASN) menyatakan Nuryakin berhak mengikuti seleksi terbuka untuk mengisi posisi manajemen menengah (PSC) sekretaris daerah provinsi Kalimantan Tengah.

Ini ditransfer ke pernyataan pers yang diterima di Palangka Raya, Minggu, bahwa Pemprov Kalteng menerima salinan surat tanggapan dari KASN terhadap laporan yang tertuang dalam surat No. 432/KASN/2/2021 tanggal 2 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua KASN Tasdik Kinanto.

“Kami telah menerima salinan surat tanggapan atas pengaduan tersebut. Surat balasan ditujukan kepada Batua yang beralamat di Palangka Raya dengan tembusan dari Gubernur Kalimantan Tengah.,” untuk memberi tahu Kepala Badan Rekrutmen Daerah (BCD) Kalteng Lisda Arriyana.

Diketahui, beberapa waktu lalu, atas nama Batua, seorang koresponden mengirimkan surat pengaduan ke KASN dan Kemendagri terkait keikutsertaan Nuryakin dalam seleksi terbuka konten JPT Madya Sekda Kalteng yang menurutnya , melanggar ketentuan, karena terbukti orang tersebut melakukan tindak pidana pada tahun 2013 lalu.

Berdasarkan aduan tersebut, KASN mengkaji dan mengkaji gugatan baik dari segi administrasi maupun hukum. Beberapa barang diserahkan kepada KASN sebagai tanggapan atas pengaduan tersebut.

Pertama, dalam pengumuman pembukaan seleksi pendaftaran pengisian JPT Madya nomor: 02/SJPTM-KT/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021 dengan angka romawi II, syarat umum alinea No. 11 menyebutkan bahwa syarat keikutsertaan dalam pemilihan “tidak menjalani hukuman disiplin sedang/berat dan/atau tidak berstatus tersangka/terdakwa/dipidana oleh aparat penegak hukum”.

Kedua, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 169/PK/PId.Sus/2017 tanggal 11 Desember 2017, yang menyatakan bahwa majelis hakim menolak pengunduran diri pemohon Nuryakin PK, dan pegawai yang bersangkutan dijatuhi hukuman. tiga bulan empat belas hari penjara. Putusan yang bersangkutan telah selesai, sehingga Nuryakin tidak lagi dipidana.

Ketiga, berdasarkan putusan Mahkamah Agung terkait kewajiban mengumumkan pendaftaran seleksi terbuka pengisian JPT Madya Sekda Kalteng, KASN berkeyakinan Nuryakin memenuhi syarat untuk mengikuti dan lolos seleksi terbuka, mengingat yang bersangkutan saat ini tidak berada atau tidak berada dalam status tersangka/terdakwa/terpidana.

Apa yang disampaikan kepada KASN mengenai hal ini dapat dipahami dan tidak melanggar ketentuan bahwa Nuryakin berhak mengikuti seleksi terbuka menggantikan JPT Madya, Sekda Kalteng,” kata Lisda.

Dia berkata, Hingga saat ini, BKD menahan diri untuk tidak membuat pernyataan terkait opini yang dikembangkan berbagai pihak dan disebarluaskan di media.

Meski menilai prosedur dan ketentuan pemilihan Sekda JPT telah melalui tahapan yang benar dan menyeluruh, mereka tetap memilih menunggu pendapat KASN yang lebih kompeten.

“Tidak ada sedikit pun tempat di negara ini yang tidak diatur oleh ketentuan hukum dan regulasi, yang kami kemukakan adalah ketentuan aturan, bukan asumsi,” jelasnya.

Selain itu, diserahkan Lisda berdasarkan Surat Kepala Aparatur Sipil Negara HORN VIII nomor 065/SB/K/KR. VIII/I/2022 tanggal 19 01/2022, berdasarkan hasil penelusuran data pada aplikasi SAPK dan proyek VIII BKN RO tanggal 19 01/2022, tidak ada riwayat penerapan sanksi disiplin terhadap PNS atas nama Nuryakin.

Menurut dia, profil data pegawai negeri sipil yang mengikuti seleksi terbuka JPT Madya Sekda Kalteng, ditelusuri rekam jejaknya yang dikirimkan oleh Wakil Wasdal BKN Tengah yang merupakan salah satu JPT Madya Kalteng. . Pansel yaitu Otok Kusvandaru.

“Diduga, menurut database BKN, ketujuh peserta di shelter perantara JPT itu tidak mengalami tindakan disiplin sedang atau berat, termasuk korupsi,” jelas Lisda.

Sementara itu, Pj Kepala Biro Hukum Sekretariat Kalteng Saring menegaskan, soal keikutsertaan Nuryakin dalam kompetisi seleksi terbuka itu secara hukum sudah jelas.

“Menurut CASN, Nuryakinlah yang berhak mengikuti seleksi ENP, karena statusnya saat ini belum ada tersangka maupun terpidana, karena sudah menjalani hukumannya,” katanya.

Dijelaskannya, syarat yang harus dipahami adalah orang tersebut tidak sedang menjalani hukuman disiplin, tidak sedang berstatus tersangka, terdakwa atau terpidana, yakni dalam status sekarang.

Saat itu, Saring mengatakan bahwa masyarakat umum berpendapat bahwa setiap PNS yang menghadapi masalah hukum harus selalu dipecat. Padahal, menurut dia, tidak semua persoalan hukum bagi PNS dibarengi dengan pemecatan. Berbeda dengan kasus korupsi, dia pasti akan dipecat meski hanya menjalani satu hari di penjara.

“Ada mekanisme PNS yang tersandung undang-undang untuk memenuhi unsur pemecatan atau tidak. Hal ini juga terkait dengan keikutsertaan Nuryakin dalam pemilihan staf pengajar Madya, sehingga ada pemahaman bahwa beberapa pihak, PNS yang berkecimpung di bidang fikih, tidak bisa ikut dalam pengembangan karir. Apalagi ini sangat salah paham,” tegasnya.

Artikel sebelumyaICJR berharap RKUHP menjadikan kejahatan non-penahanan sebagai kegiatan utama.
Artikel berikutnyaKetua Umum Gerindra Jatim Ajak Kader Rayakan HUT Sederhana