Beranda Warganet Kasus Luvu Timur, Save the Children meminta pemerintah untuk mengutamakan anak-anak

Kasus Luvu Timur, Save the Children meminta pemerintah untuk mengutamakan anak-anak

Negara, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab atas terselenggaranya perlindungan anak.

Jakarta (ANTARA) – Save the Children Indonesia bersama Koalisi Pengakhiran Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia meminta pemerintah mengambil tindakan yang tepat dan mengutamakan kepentingan terbaik anak dalam penanganan kasus dugaan kekerasan seksual terhadap tiga anak di Luwu Timur. .

“Setiap anak, tanpa kecuali, berhak atas perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Negara, masyarakat, keluarga, dan orang tua memiliki tanggung jawab dan tanggung jawab untuk melaksanakan langkah-langkah perlindungan anak,” kata Selina Patta Sumbung, CEO Save the Children Indonesia. siaran pers yang diterima pada hari Rabu. Jakarta, Rabu.

Menurutnya, setiap kasus kekerasan terhadap anak harus dipertimbangkan secara komprehensif. “Tidak hanya dari segi hukum, tetapi juga aspek tumbuh kembang seperti aspek fisik, psikologis dan psikososial anak harus menjadi prioritas untuk diperhatikan.”

Karenanya, Save the Children Indonesia bekerja sama dengan Indonesian Force to End Violence Against Children (IJF EVAC) mendesak pemerintah untuk segera menerapkan penanganan kasus.

“Kasus ini harus ditangani oleh pekerja sosial/manajer kasus/asisten kasus terlatih yang ditugaskan dengan melibatkan tenaga profesional/pelayanan yang diperlukan seperti psikolog, pengacara, jasa medis dan profesi/jasa terkait lainnya,” kata Selna yang juga Ketua IJF.EVAC.

Kemudian, kapasitas sumber daya manusia penyedia layanan perlindungan anak perlu ditingkatkan, dan mekanisme pengawasan berlapis perlu diterapkan dari kabupaten/kota, dari provinsi hingga nasional, untuk memastikan bahwa setiap kasus ditangani dengan baik.

Selain itu, standar etika harus diperhatikan dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak, karena kerahasiaan merupakan salah satu prinsip dasar penanganan kasus kekerasan terhadap anak.

“Semua pihak wajib merahasiakan identitas anak, baik anak tersebut bersalah melakukan tindak pidana, korban atau saksi pemberitaan di media cetak maupun elektronik, sebagaimana diatur dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana dalam kasus anak di bawah umur dan juga dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2012 2019 tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Anak,” ujarnya.

Artikel sebelumya64 juta orang Indonesia tidak memiliki akses cuci tangan
Artikel berikutnyaBNPB: 17032 bencana alam terjadi dalam lima tahun terakhir