Beranda Hukum Kejaksaan Agung Aceh Selidiki Korupsi Perolehan Sertifikat Tanah untuk Masyarakat Miskin

Kejaksaan Agung Aceh Selidiki Korupsi Perolehan Sertifikat Tanah untuk Masyarakat Miskin

Banda Aceh (ANTARA) – Kejaksaan Tinggi Aceh (Kejati) menyelidiki indikasi korupsi perolehan sertifikat tanah bagi masyarakat miskin di Kantor Pertanahan Aceh senilai lebih dari Rp 2,9 miliar.

Munawal Hadi, Kepala Bagian Penerangan Hukum dan Humas Kejaksaan Tinggi Aceh, Banda Aceh, Selasa, mengatakan penyidikan terhadap indikasi korupsi telah beralih dari tahap penyidikan ke tahap penyidikan.

“Namun, penyidik ​​tidak membeberkan nama tersangka. Dalam kasus ini, penyidik ​​telah mengidentifikasi perkiraan kerusakan pemerintah sebesar Rs 1,75 miliar, ”kata Munawal Hadi.

Munawal Hadi mengatakan pemerintah Aceh, melalui Badan Pertanahan Provinsi Aceh, melakukan sertifikasi tanah senilai lebih dari Rp2,9 miliar untuk masyarakat miskin pada tahun fiskal 2019.

Sertifikat tanah bagi masyarakat miskin terdapat di Kabupaten Aceh Tamang, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Utara, Kota Lhokseumawa, Kabupaten Pidi dan Kabupaten Pidiye Jaya.

Menurut Munawal Hadi, kegiatan ini bertujuan untuk menerbitkan 2.200 sertifikat tanah untuk fakir miskin dan 200 sertifikat untuk aset milik negara. Berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA), pekerjaan dilakukan dalam tiga bagian.

“Di antara rapat kerja di hotel bintang lima di Banda Aceh. Sebuah komite eksekutif dibentuk atas dasar lokakarya. Workshop dilakukan dengan pencatatan langsung, tanpa melalui SPSE ke pemasok pengadaan,” kata Munawal Hadi.

Munawal Hadi mengatakan, tantangan selanjutnya adalah sertifikasi tanah orang miskin. Namun, ada perubahan anggaran dari Rp 2,9 miliar menjadi Rp 2,7 miliar dengan tujuan mendapatkan 1.553 sertifikat tanah.

“Namun, pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak dilakukan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan, seperti tidak adanya tim sertifikasi, tim verifikasi atau kelompok kerja persiapan,” kata Munawal Hadi.

Menurut Munawal Hadi, pekerjaan itu hanya dilakukan oleh personel Badan Pertanahan Aceh dan Badan Pertanahan Kabupaten kelurahan, berdasarkan data calon penerima dari administrasi pertanahan kelurahan.

Munawal Hadi mengatakan, saat pekerjaan dilakukan, diterima surat dinas tentang perjalanan dinas ke luar lokasi kerja yang tertera di DPA. Penugasan di luar tapak dan tidak sesuai dengan DPA tersebut selesai karena adanya kerjasama antara Kepala Badan Pertanahan Aceh dengan Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Kota.

“Akibat pekerjaan tersebut, hanya 1.113 sertifikat tanah yang diterbitkan untuk masyarakat miskin. Sementara itu, perlu diterbitkan 1.553 sertifikat,” kata Munawal Hadi.

Penyelidikan, kata Munawal Hadi, menemukan bahwa nama-nama penerima manfaat tidak tercantum dalam database terpadu atau dalam hasil survei kelompok kemiskinan dipercepat.

“Pengerjaan sertifikat tanah untuk masyarakat miskin diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilaporkan telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 1,7 miliar,” kata Munawal Hadi.

Artikel sebelumyaPolisi tahan teroris yang membagikan wafel dengan benda tajam di Jember
Artikel berikutnyaWali Kota Palu mengimbau warga untuk mengibarkan bendera merah putih setengah tiang.