Beranda Hukum Kejaksaan Bali Tahan Putra Mantan Sekda Buleleng

Kejaksaan Bali Tahan Putra Mantan Sekda Buleleng

Denpasar (ANTARA) –

Kejaksaan Tinggi Bali telah menahan seorang tersangka berinisial Dirjen Perhubungan Udara, putra mantan sekretaris Buleleng, terkait kasus korupsi dan pencucian uang (TPPU) di sejumlah proyek di Kabupaten Buleleng.
“Menahan tersangka Ditjen Perhubungan Udara pada tahap penyidikan merupakan salah satu kewenangan penyidik ​​pada tahap penyidikan dan untuk menyelesaikan sejumlah penyidikan terhadap seorang tersangka,” kata Luga Harlianto, Kepala Bidang Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Bali. Denpasar, Bali, Rabu.

Usai penandatanganan berita acara pemeriksaan tersebut, juga dilakukan pemeriksaan kesehatan dan analisis antigen terhadap tersangka DGR yang dilakukan oleh dokter di Klinik Pratama Kejaksaan Tinggi Bali, ujarnya. Setelah tersangka DGR ditemukan dalam keadaan sehat dan dinyatakan negatif COVID-19, penyidik ​​menahan tersangka selama 20 hari ke depan di Lapas Kerobokan.

“Setelah penahanan ini, penyidik ​​akan menyerahkan kembali kasus tersebut ke kejaksaan untuk segera dilimpahkan ke pengadilan dan penuntutan pidana,” katanya.
Terdakwa Ditjen Perhubungan Udara dijerat dengan beberapa pasal, yaitu: Pasal. 12 hal. (e) f.o. Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 untuk mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 untuk Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Ayat (2) Pasal 56 KUHP, serta Pasal 3 Jo. Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Joe. Ayat (2) Pasal 56 KUHP; Ayat (1) Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Luga Harlianto menyatakan tersangka Ditjen Perhubungan Udara hadir dalam panggilan ke Kejaksaan Agung Bali didampingi dua penasihat hukum, dengan 16 pertanyaan terkait keterlibatan Ditjen Perhubungan Udara dalam pengadaan sejumlah proyek di Kabupaten Buleleng.
Pertanyaan yang diajukan penyidik ​​dimaksudkan untuk melengkapi hasil penyidikan terkait peran tersangka Dirjen Perhubungan Udara dalam kasus sebelumnya, yakni tindak pidana bounty dan money laundering yang dilakukan oleh terpidana Deva Ketut Pushpaka.
“Selain didampingi penasehat hukumnya, tersangka DGR datang ke Pengadilan Tinggi Bali bersama istri dan ibu tersangka DGR,” katanya.

Ditjen PP ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik ​​pada 25 Januari 2022, berawal dari perkembangan kasus terpidana Dev Ketut Pushpak, mantan sekretaris Buleleng yang sebelumnya mendekam di penjara.

Tersangka terlibat dalam kasus dugaan pencucian uang terkait perizinan pembangunan terminal penerimaan dan distribusi gas alam cair (LNG) dan sewa lahan di desa adat Ye Sanih, Buleleng.
Dalam hal pengurusan izin pembangunan Terminal Penerimaan dan Distribusi LNG serta persewaan lahan desa adat Ye Sanih, penyidik ​​menemukan sejumlah petunjuk yang mengungkap kasus pidana dan menetapkan keterlibatan tersangka dalam kasus tersebut.
Penyidik ​​juga menemukan bukti-bukti yang mendukung dugaan yang diterima GDR baik secara langsung maupun melalui transfer ke rekening pribadinya terkait dengan perolehan izin pembangunan terminal penerimaan dan distribusi LNG serta sewa lahan untuk desa adat Ye Sanih senilai kurang lebih 7 miliar. rupee., di mana sekitar 4,7 miliar rupee diterima Ditjen Perhubungan Udara untuk kepentingan pribadinya.

Artikel sebelumyaSeknas Jokowi: Penyelesaian Kasus Brigjen J adalah Cermin Profesionalisme Polri
Artikel berikutnya45 WNI dan 13 WNA ditangkap di Dumai