Beranda Hukum Kejaksaan NTB menemukan tanda-tanda keterlibatan pemerintah dalam kasus aset Lombok Barat.

Kejaksaan NTB menemukan tanda-tanda keterlibatan pemerintah dalam kasus aset Lombok Barat.

Penyidik ​​menemukan unsur korupsi yang melibatkan oknum ASN.

Mataram (ANTARA) – Penyidik ​​Khusus Kasus Pidana Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggar Barat (Kejati NTB) menemukan tanda-tanda keterlibatan pejabat dalam kasus pencurian 6,79 hektare lahan pertanian milik Pemprov Lombok Barat.

“Dalam penyidikan, penyidik ​​menemukan unsur tindak pidana korupsi yang melibatkan pegawai negeri sipil,” kata Juru Bicara Kejaksaan NTB Dedi Irawan di Mataram, Rabu.

Berkat kesaksian ini, Dedi memastikan penanganan kasus yang sedang diselidiki meningkat signifikan. Peran tersangka dalam kasus ini akan diketahui dalam waktu dekat.

Pada tahun 2017, aset di bawah pengelolaan Dinas Pertanian dan Perkebunan Lombok Barat berstatus hak milik perseorangan. Munculnya hak milik didasarkan pada tindakan perdata.

Berdasarkan penelusuran di laman resmi Sistem Informasi Penyidikan (SIPP) Pengadilan Negeri Mataram, gugatan perdata hak atas tanah ini diajukan pada 13 Februari 2018.

Penggugat berinisial GHK yang menuntut tanah seluas 6,97 hektar warisan orang tuanya. Ia menggugat pengelola lahan berinisial I.V.

Dalam gugatannya di PN Matarama, GHK meminta hakim memerintahkan IW untuk mengalihkan tanah tersebut. Namun, majelis hakim dalam putusan perdata tingkat pertama menolak seluruh isi gugatan GHK.

Terkait hal ini, GHK kembali mengajukan kasasi ke Pengadilan Tinggi NTB. Sebagai bagian dari upaya hukum lebih lanjut, majelis hakim menguatkan kasasi GHK dan membatalkan putusan PN Mataram.

Dalam putusan kasasinya, majelis hakim menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik GHK yang diterima dari orang tuanya yang berinisial GGK, dan memerintahkan terdakwa untuk menyerahkan tanah tersebut kepada GHK tanpa syarat apapun.

Namun, dalam proses gugatan yang memenangkan penggugat, kejaksaan melihat ada yang tidak beres, dan meminta BPN Lombok Barat untuk menangguhkan penerbitan sertifikat hak milik (SHM).

Diduga juga bahwa masalah ini disebabkan oleh pejabat yang menyalahgunakan kekuasaannya dan dengan sengaja memperdagangkan tanah negara dalam bentuk jatah.

Terkait kerugian negara dalam kasus ini, kejaksaan bekerja sama dengan ahli audit. Namun, menurut hasil studi sementara, biaya penjualan tanah dalam bentuk persil sekarang menjadi kerugian pemerintah nominal. Estimasi biayanya mencapai Rp 6,97 miliar.

Artikel sebelumyaPemda DIY Selidiki Partisipasi Masyarakat Dalam Aksi Anti-Demonstrasi Di Malioboro
Artikel berikutnyaKejaksaan NTB Interogasi Dua Tersangka Korupsi Proyek RSUD Lombok Utara