Beranda Warganet Kemanusiaan Kemarin, Keputusan Memulai Ramadhan ke RUU TPKS

Kemanusiaan Kemarin, Keputusan Memulai Ramadhan ke RUU TPKS

Jakarta (ANTARA). Sejumlah berita kemanusiaan Jumat (1/4) masih menarik untuk disimak pagi ini, mulai dari pemerintah yang menetapkan Ramadhan dimulai Minggu (3/4) hingga RUU TPKS yang menambahkan jenis alat bukti untuk mengungkap kasus kekerasan seksual.

Berikut rangkuman dari Friday’s Humanities News:

1. Pemerintah telah menetapkan awal Ramadhan pada hari Minggu.

Pemerintah melalui Kementerian Agama menetapkan awal puasa atau Ramadhan 1443 H/2022 M, jatuh pada Minggu (3/4), setelah diputuskan dalam rapat Isbat Jumat.

“Telah disepakati bersama bahwa Ramadhan 1443 H jatuh pada hari Minggu (Minggu) 3 April 2022,” kata Menteri Agama Yakut Choleel Kumas saat konferensi pers untuk menentukan sidang Isbat, Jumat.

2. Mengapa definisi awal Ramadhan berbeda?

Pemerintah melalui Kementerian Agama akan menggelar rapat Isbat untuk menentukan awal Ramadan pada Jumat sore ini. Uji isbat dilakukan setelah mendapat laporan dari pengamat kemeriahan yang tersebar di 101 lokasi dari Sabang hingga Merauke.

Nantinya, umat Islam Indonesia akan mengetahui kapan Ramadhan pertama jatuh, apakah itu hari Sabtu atau Minggu. Padahal, otoritas eksekutif pusat Muhammadiyah sudah lama menetapkan 1 Ramadhan.

3. Menko PMK: Ramadhan adalah pendorong peningkatan vaksinasi terhadap COVID-19.

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhajir Effendi mengatakan momentum Ramadhan akan dimanfaatkan pemerintah untuk menggenjot peluncuran vaksinasi COVID-19.

“Jadi, selama bulan puasa, kami memanfaatkannya untuk mengintensifkan vaksinasi, baik vaksinasi penuh maupun vaksinasi ulang. Jadi mudah-mudahan mereka termotivasi untuk divaksinasi karena sudah mudik,” kata Muhajir Effendi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat. malam.

4. Senator Pastika sedang memperjuangkan visa oleh Forum Pelaut Bali

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Senator) Made Mangku Pastika akan berjuang dan mencari solusi atas kendala yang dihadapi anggota Bali Seafarers Forum dalam memperoleh visa kerja di Jerman.

“Saya optimis ini bisa dilakukan, tolong lampirkan bukti dan jangan pernah takut untuk memperjuangkan nasib banyak orang,” kata Pastika saat bertemu dengan Bali Seafarers Forum di Denpasar, Jumat.

5. Menteri PPPA: RUU TPKS Tambah Bukti Kasus Pelecehan Seksual

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga mengatakan RUU TPKS menambah jenis alat bukti dalam kasus kekerasan seksual untuk menjamin keadilan bagi korban, padahal sebelumnya menurut KUHAP hanya ada lima jenis alat bukti.

“Artinya dalam KUHAP, kalau tidak ada saksi lain yang melihat sendiri kasusnya, maka keterangan saksi korban tidak ada buktinya. Ini menyulitkan pembuktian kasus kekerasan seksual,” kata Menteri Bintang kepada pers. rilis di Jakarta, Jumat.

Artikel sebelumyaTangerang Maksimalkan Satgas RT/RW Selama Ramadhan
Artikel berikutnyaANTARA NTB mengadakan diskusi untuk mengenang penulis Umba Landa Parangga