Beranda News Kemarin, Indonesia 2045 sebelum FGD safari amandemen konstitusi

Kemarin, Indonesia 2045 sebelum FGD safari amandemen konstitusi

Jakarta (ANTARA) – Berbagai perkembangan politik terjadi di Indonesia pada Rabu (10,06), diawali dengan dipublikasikannya hasil kajian Lembaga Nasional Keberlanjutan Indonesia (Lemhannas) terkait prakiraan pembangunan Indonesia maju pada 2045. berbagai forum dan diskusi (FGD) di beberapa daerah untuk mendapatkan opini publik tentang amandemen konstitusi.

Berikut lima berita politik menarik yang ditangani ANTARA:

1. Lemhannas fokus menjajaki soft power untuk persiapan Indonesia 2045.

Lembaga Keberlanjutan Nasional Indonesia (Lemhannas) fokus menggali potensi soft power atau kekuatan nonmiliter untuk mempersiapkan Indonesia menjadi negara maju pada tahun 2045.

Gubernur Negara Lemhannas, Rhode Island, Letjen TNI (Purn) Agus Vigjojo mengatakan soft power saat ini digunakan oleh beberapa negara untuk mengembangkan perekonomian negara dan menyebarkan pengaruh ke negara lain.

Baca lebih lanjut di sini.

2. CSIS: Investasi dalam penelitian diperlukan untuk menggerakkan Indonesia menuju 2045.

Direktur Eksekutif CSIS Indonesia Phillips J. Vermont mengatakan pada Rabu di Jakarta bahwa alokasi anggaran yang lebih besar untuk investasi R&D teknologi mutlak diperlukan untuk mewujudkan Indonesia maju pada tahun 2045.

Lebih banyak anggaran untuk penelitian dan pengembangan teknologi merupakan faktor penting dalam mendorong berbagai jenis inovasi, kata Vermont.

Baca lebih lanjut di sini.

3. Ketua DPD RI menyampaikan agenda safari ke FGD amandemen konstitusi.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA La Nyala Mahmoud Mattalitti, menerima audiensi dari Dewan Pimpinan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), menyampaikan agenda safari amandemen konstitusi melalui focus group discussion yang akan diselenggarakan DPD RI pada tahun depan penonton. sejumlah wilayah.

AA La Nyala Mahmoud Mattalitti dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan telah melakukan audiensi dengan Pengurus Besar PGRI pada 6 Oktober di ruang kerja Ketua DPD RI lantai 8 Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen, Senayan. 2021g.

Baca lebih lanjut di sini.

4. La Nyala menyerukan penguatan DPA sebagai ekspresi kepentingan daerah.

Mahmoud Mattalitti, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA La Nyala, menyerukan penguatan kelembagaannya sebagai wujud kepentingan daerah di tingkat nasional.

“Pelaksanaan DPD RI yang benar-benar merupakan artikulator kepentingan daerah di tingkat nasional, memerlukan penguatan kelembagaan DPD RI,” kata La Nyalla dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Baca lebih lanjut di sini.

5. Ketua PBNU menyebut Djokovi sebagai bapak infrastruktur.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siraj menyebut Presiden Indonesia Joko Widodo sebagai bapak infrastruktur karena selama kepemimpinannya ia membangun banyak infrastruktur yang bisa dirasakan masyarakat.

Hal itu disampaikan langsung Saeed Aqil kepada Presiden saat melapor kepada Presiden tentang rencana penyelenggaraan Muktamar NU ke-34 di Istana Negara, Jakarta, Rabu.

Baca lebih lanjut di sini.

Artikel sebelumyaJung Ho Young terpilih sebagai Duta Besar Global Louis Vuitton
Artikel berikutnyaPresiden Jokovi akan memimpin upacara peresmian di Batujayar