Beranda Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mendukung "DJKI mengajar" mengenalkan CI sejak...

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mendukung "DJKI mengajar" mengenalkan CI sejak dini

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mendukung program sosialisasi “Ditjen Pendidikan Kekayaan Intelektual (DJKI)” yang bertujuan mengedukasi masyarakat tentang kekayaan intelektual (KI) sejak dini.

“Kedepannya DJKI dapat menyiapkan kegiatan yang menarik bagi siswa SD, SMP dan SMA untuk mengenalkan mereka pada IP sejak dini,” kata Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Khiarij dalam keterangan tertulis yang diterima oleh Jakarta. , Selasa.

Dalam waktu dekat, menurut dia, acara “DJKI Mengajar” akan digelar di 33 provinsi. Guru besar seluruh pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI turut serta dalam sosialisasi CI.

Apalagi, menurut dia, pembangunan IP Academy yang rencananya akan berlokasi di bekas kantor DJKI di Tangerang ini juga akan mendukung perkembangan IP di tanah air.

“Fasilitas ini merupakan surga bagi siapa saja yang ingin mempelajari lebih jauh tentang kekayaan intelektual,” ujarnya.

Terkait hal tersebut, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI meminta agar DJKI terus melakukan langkah-langkah konkrit untuk mendorong perlindungan dan komersialisasi HKI di masyarakat.

“Kita perlu menyediakan perangkat dan program pengaturan kekayaan intelektual yang lebih jelas menjawab kebutuhan pencipta,” kata Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Menurutnya, beberapa program DJKI telah menunjukkan hasil positif dalam hal perlindungan kekayaan intelektual, termasuk IP Marketplace yang merupakan platform yang mempertemukan investor dan pemilik kekayaan intelektual.

Platform ini memungkinkan pemilik kekayaan intelektual untuk dengan mudah mempromosikan karya intelektual mereka kepada calon investor baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Eddy mengatakan, ini merupakan wadah untuk mendukung skema pembiayaan berbasis KI yang diberikan oleh Peraturan Pemerintah 24 Tahun 2022.

Artikel sebelumyaBareskrim menetapkan tujuh tersangka dalam kasus penipuan WanaArtha Life
Artikel berikutnyaPaus Sperma terdampar di Banyuwangi