Beranda Warganet Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, mengkoordinasikan kegiatan: Memberantas kemiskinan ekstrem tidak cukup...

Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, mengkoordinasikan kegiatan: Memberantas kemiskinan ekstrem tidak cukup hanya bantuan sosial

Lebih banyak rumah yang layak huni akan dibangun

Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhajir Effendi mengatakan kemiskinan ekstrem belum cukup diatasi melalui program bantuan sosial (bansos).

“Presiden Republik Ingushetia, Joko Widodo, menargetkan tingkat kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada 2024. Pemerintah saat ini sedang bekerja keras untuk mengatasi kemiskinan ekstrim melalui berbagai skema,” kata Muhajir Effendi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat sore.

Menurut Muhajir, kemiskinan ekstrem masih menjadi tantangan besar bagi pembangunan manusia Indonesia. Mengutip angka Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan ekstrem telah mencapai 10,86 juta jiwa atau mencapai empat persen dari total penduduk Indonesia.

Ia menjelaskan, penanggulangan kemiskinan ekstrem melalui program bantuan sosial saja tidak cukup, namun pendekatan ekologis juga harus diperhatikan.

Muhajir mengatakan, masyarakat yang hidup dalam kemiskinan ekstrem cenderung berkelompok dan tinggal di kawasan kumuh yang sama.

Untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim, kata Mukhajir, diperlukan pembangunan daerah dengan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kehidupan.

Muhajir meninjau pembangunan permukiman kumuh di Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), RW 23, Desa Mojo, Kecamatan Pasar Klivon, Kota Surakarta bersama Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka, Kamis (9 Februari).

“Untuk itu penanganan wilayah kemiskinan ekstrem akan dilakukan secara terpadu, antara lain pendekatan ekologi, penanganan rumah yang benar-benar layak huni, serta masalah sanitasi dan air bersih juga akan diperhatikan,” ujarnya.

Program Kotaku merupakan salah satu rangkaian inisiatif strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mempercepat pengelolaan permukiman kumuh di Indonesia dan mendukung gerakan 100-0-100. itu adalah 100% akses universal terhadap air minum, zero slum dan 100% sanitasi yang memadai.

Muhajir memuji perkembangan Kotaku di wilayah Semanggi Surakarta. Upaya pemberantasan kumuh akan dijadikan percontohan untuk menyasar kawasan kumuh perkotaan di tempat lain, katanya.

“Jadi nanti walikota akan terus bergerak, dan tempat ini akan ditandai dengan jalur hijau, dan rumah-rumah akan dibangun lebih layak huni hingga tahun depan.

Pada kesempatan ini, Menko PMK bersama Walikota Surakarta juga melakukan pengecekan ke Rusunava Semanggi. Direncanakan Rusunava Semanggi akan dibongkar dan dibangun kembali karena kondisi bangunan sudah tidak layak huni.

“Ini kebijakan yang sangat bagus. Karena bangunan ini sudah tidak layak huni lagi. Hal ini sangat berbahaya karena sudah terjadi korosi. Saya mendukung ini,” kata Muhajir.

Selain itu, Muhajir juga memverifikasi pembangunan kembali kawasan kumuh bagi 569 warga berpenghasilan rendah yang mendapatkan hak pakai atas tanah Desa Mojo di Kecamatan Pasarklivon. Pembangunan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah terhadap pengelolaan kawasan kumuh dan juga merupakan pilot project di tingkat nasional.

Artikel sebelumyaMenteri Ayrlang dan Menteri Agus Gumivang mengunjungi kota Sorong
Artikel berikutnyaPerkuat Sinergi Latih SDM, Menteri Johnny: Tingkatkan Produktivitas dengan Stimulus Strategis