Beranda Hukum Kepala Desa Tulungagunga itu dituntut denda Rp 12,5 juta karena melanggar prosedur.

Kepala Desa Tulungagunga itu dituntut denda Rp 12,5 juta karena melanggar prosedur.

Tulungagung, Jawa Timur (ANTARA) – Kepala Desa di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Hariyanto, menuntut denda sebesar Rp 12,5 juta atau tambahan kurungan enam bulan penjara karena melanggar protokol kesehatan (prok) yang dilakukannya. selama waktu untuk pesta ulang tahun yang mewah dalam menghadapi kendala sosial besar-besaran. Besar (PSBB) pada awal tahun 2021.

“Sidang berlangsung Selasa (5 Oktober) lalu. Saudara H, kami menuntut Rp 12,5 juta, tambahan enam bulan penjara,” kata Kepala Intelijen Tulungagung Agung Tri Radityo di Tulungagung, Rabu. …

Persyaratan kejaksaan masih lebih mudah dibandingkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.

Pasal 93 UU tersebut menyebutkan bahwa pelanggar protokol kesehatan yang merugikan atau mengancam keselamatan orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda 100 juta rupiah.

Terdakwa ditemukan bersedia untuk bekerja sama selama persidangan, jujur ​​​​dan sopan. “Selama interogasi, dia selalu hadir, meskipun tidak ada penangkapan,” katanya.

Minggu depan akan ada sidang tambahan dengan agenda pengumuman pernyataan atau pembelaan.

Pelanggaran ini dilakukan saat Kepala Desa Karangsari, Kecamatan Rejotangan, Hariyanto menggelar pesta mewah untuk putrinya di water park miliknya di Singapura pada awal Januari 2021.

Saat itu, sebagian besar wilayah Jawa Timur, termasuk Tulungagung, menjalani Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akibat peningkatan kasus COVID-19 pasca libur Natal dan Tahun Baru.

Usai pesta, taman air Singapura disegel oleh polisi.

Pengembangan kasus ini sulit dan memakan waktu. Kasus ini sempat dirujuk ke kejaksaan, namun dinyatakan P-19 (tidak lengkap) karena ada beberapa yang hilang pada pertengahan April 2021.

Setelah sekian lama tidak ada kejelasan, penyidik ​​Polres Tulungagung mengeluarkan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan (SPDP) baru.

Terakhir, pengajuan diperoleh Kejaksaan Negeri pada 8 Juni 2021 dengan SPDP baru.

Artikel sebelumyaPolisi Bogor menahan seorang wanita penjual barang kadaluarsa
Artikel berikutnyaPolres Samosir di Sumut mengungkap kasus perjudian dan prostitusi