Beranda Warganet Kepri siap terima PPDB SMA/SMK

Kepri siap terima PPDB SMA/SMK

Padahal, tidak ada kekurangan kapasitas di Kepulauan Riau. Namun permasalahan yang sering muncul adalah banyak orang tua yang mengharapkan anaknya bersekolah di sekolah menengah umum/SMK.

Tanjungpinang, Kepulauan Riau (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Riau (Kepri) memastikan seluruh SMA/SMK pemerintah di daerah tersebut siap melayani penerimaan siswa baru (PPDB) pada tahun ajaran 2021/2022.

Menurut database Dinas Pendidikan Kepri, total daya tampung sekolah (DTS) SMA/SMK Negeri tahun ini sebanyak 23.863.

Kalau link khusus untuk SMA/SMK negeri masih belum ada karena akan ada 33.015 alumni SMP dan Madrasah Tsanavia (MTs) pada tahun 2021.

Namun demikian, masih ada SMA/SMK swasta serta madrasah aliyah (MA) negeri dan swasta yang jika dijumlahkan jumlah DTSnya berjumlah 38.084 orang/siswa.

Jadi dengan gambaran ini, tidak ada kekurangan kapasitas di Kepri. Namun permasalahan yang sering muncul adalah banyak orang tua yang mengharapkan anaknya bersekolah di sekolah menengah umum/SMK.

“Masalahnya setiap tahun tetap sama,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kepri, Muhammad Dali, di Tanjungpinang, Jumat (25/6), 2021.

Dijelaskannya, ibu kota Provinsi Kepulauan Riau, Tanjungpinang, memiliki tujuh sekolah menengah umum dengan daya tampung 51 kelompok belajar (rhombel) yang mampu menampung 1.836 siswa. Sedangkan di lembaga pendidikan kejuruan negeri terdapat lima sekolah untuk 1.872 orang atau 52 kelompok.

Di Kabupaten Bintan terdapat 10 SMA Negeri dimana daya tampung SMA Negeri Bintan sebanyak 1404 atau 39 kelompok. Sedangkan untuk SMK negeri, ada empat sekolah di Bintan dengan daya tampung 25 belah ketupat, yang mampu menampung 927 siswa.

Selanjutnya, Kabupaten Karimun memiliki 15 SMA negeri dengan kapasitas 73 ruang kelas, yang mampu menampung 2.628 siswa. Kemudian, Kabupaten Lingga memiliki 14 SMA negeri dengan 43 kelompok dengan daya tampung 1.548.

Kabupaten Anambas memiliki lima SMA negeri dengan 17 kelompok untuk 612 siswa. Sedangkan Kabupaten Natuna memiliki 14 SMA Negeri dengan daya tampung 43 kelompok dengan RDT 1.368.

Sedangkan di kota Batam terdapat 28 sekolah menengah umum dan delapan sekolah kejuruan negeri. Daya tampung SMA negeri 5.976, atau sekitar 83 rombongan belajar jika satu kelompok terdiri dari 36 siswa, dan untuk SMK negeri daya tampungnya 3.228 siswa.

Dali mengatakan, untuk meminimalisir permasalahan PPDB tahun 2021, sebagai bagian dari anggaran anggaran 2020, Pemprov Riau menambah kelas baru di Kota Batam.

Perpanjangan bisa menampung sekitar 600 orang, kemudian tahun ini juga akan dioperasikan tiga blok sekolah baru (RCH) di Batam. Ada juga lima sekolah menengah dan dua sekolah kejuruan yang telah menerima RCH tambahan.

Daftar sekolah menengah di kota Batam yang mendapat tambahan RKB pada tahun 2020: SMAN 1, SMAN 25, SMAN 27 dan SMAN 28.

Adapun SMK di Batam yang mendapat tambahan RKB adalah SMKN 5 dan SMK N 6.

“Rata-rata ada dua RCH untuk setiap sekolah,” katanya.

Jika melihat PPDB pada tahun 2020, katanya jumlah pengangguran turun bahkan di bawah 1.000.

Meskipun masih ada kesenjangan kapasitas dalam gambaran kasar, ada beberapa sekolah baru di luar sekolah umum yang melaporkan bahwa mereka memiliki siswa potensial.

Pada tahun 2021 juga akan dilakukan penambahan sesuai dengan rencana strategis yaitu pengembangan akan dilanjutkan dengan penambahan RKB untuk SMAN 25, SMA 26, SMAN 27 dan SMAN 28.

“Masing-masing akan mendapatkan dua RSC,” kata Muhammad Dali.

Tahap seleksi

Berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Riau Nomor 1206/KPTS-4/V/2021 Tahun 2021, tentang Petunjuk Teknis PPDB SMA/SMK/SLB se-Provinsi Kepri Tahun Pelajaran 2021/2022, Pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2021 untuk SMA/SMK akan dibuka mulai 28 Juni 2021 hingga 2 Juli 2021.

Dalam SK Gubernur disebutkan, pendaftaran PPDB 2021/2022 akan otomatis. on line sebaik offline… Hal ini dikarenakan sekolah umum dengan jaringan terbatas belum dapat menggunakan pendaftaran online. on line

Kemudian dijelaskan bahwa jalur zonasi (65 persen), persetujuan (15 persen), tugas parenting (5 persen), dan prestasi (15 persen) digunakan untuk jurusan IPA/IPA. Sedangkan jurusan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris menggunakan ijazah atau sertifikat kelulusan.

Juga untuk SMK melalui penilaian rapor, akademik dan non akademik, dan minat bakat (75 persen). Khusus untuk jalur tempat tinggal tetap (10 persen) dan jalur keluarga ekonomi miskin (15 persen)

Gubernur Kepri Ansar Ahmad juga menegaskan melalui Pergub bahwa dalam proses seleksi PPDB tidak dipungut biaya.

Ia berharap semua sekolah mampu memberikan pelayanan prima, selain Dinas Pendidikan (Disdik) Kepri yang diminta memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan PPDB 2021/2022.

“Ini sudah dikomunikasikan ke seluruh SMA/SMK yang dikelola Pemprov Riau,” kata Ansar di Pergub.

Minimalkan kecurangan

Komisioner IV DPRD Provinsi Riau Vahyu Vahyudin menekankan pentingnya pengawasan PPDB pada tahun ajaran 2021-2022 untuk meminimalisir kecurangan.

Anggota DPR dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) khawatir permainan yang akan dimainkan selama proses PPDB, seperti data ruang kelas (RKB) untuk menampung siswa baru yang dilaporkan sekolah Ditjen Pendidikan tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

“Misalnya, penulis on line Dilaporkan ada empat RSC, tetapi ada enam RSC di lapangan. Ini harus dikontrol agar tidak terjadi praktik pemungutan ilegal,” ujarnya.

Karena itu, ia meminta seluruh kepala sekolah bersikap profesional, adil dan transparan saat menerima siswa baru, sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku.

Ia menegaskan, saat ini tidak boleh lagi ada istilah menitipkan kepada siswa, terutama dari kalangan pejabat, karena tidak memberikan rasa keadilan bagi siswa lain, apalagi orang tua biasa.

Yang juga perlu ditegaskan adalah jumlah lulusan SMP/MT negeri dan swasta tahun ini tidak sebanding dengan kemampuannya. Tahun ini 33.015 orang lulus dengan total kapasitas hanya 23.863 orang.

“Dinas Pendidikan harus segera mengantisipasi hal ini, misalnya dengan menambah RKB,” kata Vakhyudin.

Selain itu, pemerataan mutu pendidikan antara sekolah negeri dan swasta di Kepulauan Riau juga tidak kalah pentingnya untuk menghindari ketimpangan pendidikan, baik dari segi akses maupun kualitas.

Ini juga akan mempengaruhi pola pikir orang tua yang percaya bahwa anaknya harus bersekolah di sekolah negeri karena kualitasnya dinilai lebih tinggi daripada di sekolah swasta, katanya.

Meskipun tidak dapat disangkal bahwa semua orang tua ingin anaknya bersekolah di sekolah umum, masalahnya adalah tempat sekolah yang terbatas.

Orang tua harus menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta, tentunya ini harus dibarengi dengan pendidikan swasta yang lebih berkualitas, – kata Vahyu Vakhyudin.

Artikel sebelumyaManfaatkan pandemi, sekolah diretas, dapatkan Rs 3,2 miliar.
Artikel berikutnyaLiburan ASN kemarin dibatasi hingga Hofifah dinyatakan positif COVID-19.