Beranda Hukum Keputusan Mantan Penyelidik PKC Stepanus Robin Memiliki Kekuatan Hukum Tidak Terbatas

Keputusan Mantan Penyelidik PKC Stepanus Robin Memiliki Kekuatan Hukum Tidak Terbatas

Jakarta (ANTARA) – Terpidananya mantan penyidik ​​KPK Stepanus Robin Pattuyu dalam kasus korupsi karena menerima suap untuk menangani sejumlah kasus di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki kekuatan hukum tetap.

“Saat ini kasus Terdakwa Stephanus Robin Pattuyu dan kawan-kawan sudah berkekuatan hukum tetap, sehingga eksekutor PKC akan segera menjalankan putusannya,” kata Pj Juru Bicara PKC Ali Fikri di Jakarta, Jumat.

Pada Rabu (12 Desember), Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta memvonis Stepanus Robin Pattua kepada Stepanus Robin Pattua dengan uang sebesar Rs.

Majelis hakim juga memvonis rekan Robin Maskour Husain sebagai pengacara 9 tahun penjara ditambah denda Rp 500 juta, tambahan 6 bulan penjara, dan kewajiban membayar ganti rugi sebesar Rp 8.702.500.000 dan 36 ribu dolar AS. . dolar.

“Informasi yang kami terima, terdakwa Stepanus Robin Pattuyu dan lainnya menerima putusan hakim,” tambah Ali.

Menurut Ali, tim jaksa, setelah mempelajari pertimbangan hakim, sampai pada kesimpulan bahwa seluruh analisis hukum dari fakta hukum di persidangan diperhitungkan.

“Untuk alasan ini, PKC juga tidak mengajukan banding. Kami berharap Pengadilan Tipikor Jakarta (Tipikor) dapat segera mengirimkan salinan petikan putusan dalam perkara tersebut,” kata Ali.

Dalam kasus ini, terbukti Robin bersama rekan pengacara Maskur Husain menerima suap senilai Rp 11,025 miliar dan US$ 36 ribu (sekitar Rp 513 juta) senilai Rp 11,5 miliar terkait pengelolaan lima kasus dugaan korupsi di BPK.

Pertama, dianggap terbukti keduanya menerima suap dari mantan Wali Kota Tanjungbalai, M. Syahrial, sebesar Rp 1,695 miliar untuk memastikan kasus jual beli jabatan di lingkungan Pemkot Tanjungbalai diselidiki sehingga itu tidak akan tumbuh. ke tahap penyidikan.

Uang Rp 1,695 miliar itu dibagi dua, Rp 490 juta untuk Robin dan Rp 1,205 miliar untuk Maskur Husain.

Dalam kasus kedua, Robin dan Maskur menerima Rp 3.099.887.000 dan 36 ribu dollar AS (sekitar Rp 513,29 juta) atau total Rp 3.613 miliar dari mantan wakil ketua DPR dari Fraksi Golkar Azis Syamsudin dan mantan wakil PP Generasi Muda. (AMPG) Ketua Umum Aliza Gunado terkait dengan penyidikan PKC di Lampung Tengah.

Selain itu, uang tersebut dibagi sedemikian rupa sehingga Robin menerima Rs 799.887.000 dan Maskur Husain menerima Rs 2,3 miliar dan US $ 36.000.

Dalam kasus ketiga, Robin dan Maskour menerima uang Rp 507,39 juta dari Wali Kota Chimahi yang tidak aktif, Ajay Muhammad Priatna, yang tidak terlibat dalam penyidikan kasus bansos di Kabupaten Bandung, Kota Bandung, dan Chimahi.

Uang itu kemudian dibagi dua, yakni Robin menerima Rp 82,39 juta dan Maskur Husain menerima Rp 425 juta.

Dalam kasus keempat, Robin dan Maskour menerima uang Rp 525 juta dari Usman Effendi, terpidana korupsi hak atas tanah di Tenjojaya, yang saat ini menjalani hukuman tiga tahun penjara. Uang itu dibagi dua, dengan Robin menerima Rs 252,5 juta dan Maskour Rs 272,5 juta.

Dalam kasus kelima, Robin dan Maskour menerima Rs 5.197.800.000 dari mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Vidyasari. Uang tersebut kemudian dibagikan, dengan rincian Robin menerima Rs 697,8 juta dan Maskour Husain menerima Rs 4,5 miliar.

Artikel sebelumyaPrinsa Mandagie mengakui lagunya "Berhenti saja" berdasarkan kisah nyata
Artikel berikutnyapejuang hidup "bangsawan" Disney dilaporkan sedang mengerjakannya.