Beranda News Ketua DPD mengusulkan perubahan Pasal 33 UUD 1945 di Majelis Nasional KAGMI.

Ketua DPD mengusulkan perubahan Pasal 33 UUD 1945 di Majelis Nasional KAGMI.

Jakarta (ANTARA) – Ketua DPD RI LaNyala Mahmoud Mattalitti mengajak peserta Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) ke-4 Majelis Nasional Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) untuk mengubah Pasal 33 UUD 1945. …

Dalam keterangan tertulisnya, Minggu di Jakarta, LaNyalla mengatakan bahwa Indonesia sebagai bangsa yang besar harus berani melakukan penyesuaian terhadap kebijakan ekonomi nasionalnya. Hal ini tertuang dalam pasal 33 UUD 1945 sebagai hasil amandemen yang dilakukan dari tahun 1999 hingga 2002.

“Disadari atau tidak, sejak amandemen konstitusi saat itu, industri manufaktur yang penting bagi negara dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak telah berpindah ke pasar,” jelas LaNalla saat menjadi keynote speaker dalam konferensi tersebut. Majelis Nasional Qahmi ke-4.

LaNalla menjelaskan, dalam skala yang lebih fundamental, DPD RI bersikeras melakukan amandemen konstitusi dari sudut pandang negarawan, bukan politisi.

Artinya, amandemen konstitusi harus menjadi pendorong perbaikan arah gerak bangsa dan negara ini. Karena untuk negara yang besar dan kuat mutlak diperlukan adanya industri di sektor-sektor strategis, terutama untuk terwujudnya kedaulatan sebagai suatu bangsa.

Menurut LaNialla, perekonomian nasional saat ini sangat lemah. Pasalnya, banyak pabrik yang memangkas produksi karena pasar yang lesu, atau bahkan tutup atau tutup.

“PLN mengalami surplus listrik dari sejumlah pembangkit karena tidak dikonsumsi oleh konsumen. Ini bukti bahwa industri atau sektor manufaktur, sebagai penyerap energi utama, menghentikan produksi atau mengurangi produksi,” kata LaNalla.

Sementara menurut laporan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), LaNyalla melanjutkan, NPL atau NPL perbankan Indonesia rata-rata meningkat lebih dari 3 persen.

Pasalnya, peningkatan pertumbuhan ekonomi kemarin terutama ditopang oleh sektor konsumsi pemerintah, pergudangan dan penjualan mobil akibat pelemahan bea masuk.

“Memang ini menunjukkan adanya peningkatan aktivitas perdagangan, namun belum tentu berbanding lurus dengan aktivitas industri dalam negeri atau sektor manufaktur. Sehubungan dengan peningkatan aktivitas pergudangan, kontribusi yang lebih besar diberikan oleh operasi impor dan ekspor hasil alam dan pertambangan, ”jelas senator asal Jawa Timur itu.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang kuat akan terlihat pada Indeks Manajer Pembelian Manufaktur. Menurut dia, dari situ akan menjadi jelas apakah mesin ekonomi itu bekerja. Karena jika industri dan manufaktur berjalan, berarti rantai pasok juga berjalan, pinjaman bank berjalan lancar, pekerja pabrik tetap bekerja, dan tentu saja barang-barang yang dihasilkan diserap pasar.

Sementara itu, terkait penanganan pandemi COVID-19, LaNyalla menekankan perlunya sinergi yang kuat antara pusat dan daerah untuk mengatasi dampak kesehatan dan ekonomi.

Dengan bantuan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), tujuannya adalah menemukan keseimbangan antara pengelolaan sektor kesehatan dan ekonomi secara bersamaan, kata LaNialla.

Tak kalah pentingnya, kata LaNyalla, dalam mengatasi krisis, semua pihak harus memperhatikan kepentingan pribadi, terutama kepentingan bisnis. Mengutamakan kepentingan nasional.

“Dengan impor barang kesehatan yang mendominasi, beberapa anak negara berusaha memproduksi berbagai alat kesehatan di tengah pandemi. Kami memiliki ventilator rumah tangga, test kit GeNose, Vaksin Merah Putih dan Nusantara. kepercayaan kami . Ini harus menjadi catatan bagi kita bersama,” harap LaNalla.

Artikel sebelumyaLongsor di Bogor, BNPB Kirim Mobil Satelit dan Pemetaan Cepat
Artikel berikutnyaBasara: Kita butuh gotong royong semua pihak untuk mengatasi pandemi