Beranda News Ketua MNR Minta Pemerintah Batalkan Rencana PPN Esensi dan Pendidikan

Ketua MNR Minta Pemerintah Batalkan Rencana PPN Esensi dan Pendidikan

Jakarta (ANTARA) – Ketua MNR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, membatalkan rencana pengenaan pajak PPN sektor pangan dan pendidikan dasar, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (PMC).

Ia menilai rencana kebijakan ini bertentangan dengan sila kelima Panchasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan bahwa sektor pangan dan pendidikan dasar juga erat kaitannya dengan fluktuasi inflasi.

“Pemberlakuan pajak pertambahan nilai otomatis akan menyebabkan kenaikan tajam harga kebutuhan pokok dan pendidikan. Pada akhirnya akan meningkatkan inflasi di Indonesia,” kata Bambang Soesatyo atau Bamset dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Dia mencontohkan: Rata-rata harga beras per tahun sendiri bisa mendorong inflasi setinggi 0,13 persen, jadi tidak mungkin membayangkan apa jadinya jika kebutuhan pokok, terutama beras, dikenai PPN.

Saat kualitas pendidikan di berbagai lembaga pendidikan negeri masih rendah, kata dia, pemerintah patut berterima kasih kepada NU, Muhammadiyah dan berbagai organisasi masyarakat lainnya yang turut mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menyiapkan lembaga pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat.

Karena itu, ia menilai pemberlakuan PPN pendidikan sama saja dengan meniadakan peran OU, Muhammadiyah, dan berbagai organisasi publik yang “peduli” terhadap pendidikan.

“Saat mengembangkan kebijakan, Departemen Keuangan tidak hanya harus menangani angka dengan baik. Tetapi juga harus memiliki keterampilan pengolahan yang baik. Kondisi masyarakat harus diperhatikan,” ujarnya.

Politisi Partai Golkar itu menilai Departemen Keuangan perlu memahami bahwa masih banyak cara lain untuk meningkatkan pendapatan negara tanpa membebani rakyat, apalagi dengan memanfaatkan potensi yang ada secara maksimal.

Menurutnya, hal itu disebabkan hingga akhir April 2021 penerimaan pajak baru mencapai Rp 374,9 triliun atau sekitar 30,94 persen dari total target Rp 1.229,6 triliun.

“Artinya masih banyak peluang untuk digarap, memaksimalkan potensi pajak yang ada. Sebelum membebani rakyat, Perbendaharaan harus bersih-bersih dulu pegawainya agar bisa menangkap para pengemplang pajak yang potensinya mencapai ratusan triliun setahun,” ujarnya. .

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan pemerintah saat ini masih fokus pada pemulihan ekonomi, sehingga sangat menyayangkan keresahan masyarakat atas pengenaan PPN atas makanan pokok.

“Pemerintah sebenarnya menggunakan alat APBN karena tujuan kita mengembalikan ekonomi dari sisi supply and demand,” kata Shri Mulyani dalam rapat kerja ke-11 Komisi (Reiker) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jakarta, Kamis (10/6).

Dia menjelaskan, RUU KUP baru saja dikirim ke DPR, namun belum dibahas, sehingga sangat disayangkan ada kehebohan tentang pengenalan PPN atas kebutuhan pokok.

Apalagi, kata dia, RUU KUP yang bocor dan dipublikasikan dengan bagian-bagian yang terpotong bukan seluruhnya, mengakibatkan keadaan “canggung”.

Artikel sebelumyaIni 11 karyawan yang terbentuk "Produce 101 Jepang Musim 2" diungkapkan
Artikel berikutnyaWarga Buntok Kalimantan Tengah menemukan seorang anak laki-laki di semak-semak