Beranda News Ketua MPR Tingkatkan Sinergi dengan Menkeu

Ketua MPR Tingkatkan Sinergi dengan Menkeu

Jakarta (ANTARA) – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo sepakat dengan Menteri Keuangan Shri Mulyani untuk meningkatkan sinergi kedua lembaga melalui forum resmi pertemuan.

“Kami mengapresiasi kesiapan Menteri Keuangan untuk datang ke RI Republik Rakyat Mongolia untuk membahas banyak hal. Mengingat berbagai kontroversi yang akhir-akhir ini terjadi antara Kementerian Keuangan dan RI Republik Rakyat Mongolia, hal ini tidak terkait dengan masalah anggaran. Melainkan masalah komunikasi dan koordinasi terkait tujuan kelembagaan,” kata Bamset, panggilan akrab Bambang Soesatyo, berdasarkan keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

Hal itu disampaikan Bamset saat bertemu dengan Menteri Keuangan di sela-sela pembukaan Majelis Nasional Kadin Indonesia yang dihadiri Presiden Joko Widodo di Convention Center Nusa Dua Bali.

Bamso berharap kedepannya tidak ada kesalahpahaman antara Kementerian Sumber Daya Alam Republik Ingushetia dengan Kementerian Keuangan, dan demi terciptanya hubungan yang saling menghormati.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III Hukum dan Keuangan DPR RI itu menegaskan, MPR RI selalu mendukung berbagai kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan dalam pengelolaan keuangan publik, terutama dalam meningkatkan penerimaan pemerintah dari berbagai sektor, serta dukungan pemerintah dalam pemulihan perekonomian nasional hingga tahun 2022.

“Sementara pemerintah mengantisipasi dampak pandemi COVID-19 dari segi kesehatan dan ekonomi, MPR RI memperkuatnya dengan memprediksi dampak pandemi dari sudut pandang ideologis, yaitu dengan meningkatkan vaksinasi ideologis melalui Sosialisasi Empat Pilar Republik Rakyat Mongolia Ingushetia,” lanjutnya.

Ia meyakini pandemi COVID-19 juga telah menimbulkan pandemi moral berupa terpinggirkannya nilai-nilai luhur, kearifan lokal, dan jati diri bangsa. Dampak buruk dari terpinggirkannya nilai-nilai moral bisa jauh lebih dahsyat.

Sebagaimana diketahui, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 5 huruf a dan b, pasal 11, huruf c menegaskan bahwa MPR mempunyai tugas mensosialisasikan empat pilar DPR, yaitu Pancasila, UUD 1945. Republik Indonesia, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

Menurut Bamsot, implementasi empat pilar dan konstitusi di bidang ekonomi dalam perkembangannya merupakan salah satu isu yang perlu mendapat perhatian.

“Perlunya pemahaman nasionalisme di bidang ekonomi, terutama terhadap ancaman neoliberalisme dalam perekonomian Indonesia saat ini, menjadi penting. Mengingat ini bukan sekedar mitos, tapi terasa cukup nyata,” tambah Bamset.

Kepala Badan Pertahanan Negara FKPPI memperkirakan maraknya praktik neoliberalisme dalam perekonomian akan cenderung memicu reaksi resistensi di kalangan masyarakat, dengan menggunakan pemikiran yang berbeda, sehingga menimbulkan gejolak sosial yang dapat mengancam integritas. Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Oleh karena itu, MPR, tambah Bamset, memandang perlu untuk melanjutkan sosialisasi dan sosialisasi empat pilar untuk menjaga keutuhan NKRI, mematuhi konstitusi harian, khususnya di bidang ekonomi, dan untuk mengamalkan pankasila secara hidup bersih dan konsisten di tanah air yang penuh keragaman.

“MPR juga mendorong agar tahun 2022 mendatang merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk membawa Pancasila lebih jauh lagi ke tingkat global, dan acara G-20, seiring dengan era kepresidenan Indonesia, Indonesia dapat menonjolkan gagasan kenegaraan yang lebih baik. untuk dunia berupa Pancasila dan nilai-nilai. 4 Pilar MPR lainnya akan terus diupayakan sosialisasinya secara global,” kata Bamset.

Ia juga menegaskan bahwa MPR mendukung penuh komitmen pemerintah untuk memaksimalkan APBN 2022 untuk terus mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural dalam rangka penguatan fondasi ekonomi Indonesia, baik melalui reformasi penguatan kelembagaan maupun deregulasi. dan debirokratisasi.

“Penting untuk diingat bahwa 2022 merupakan periode terakhir defisit anggaran negara akan melebihi 3 persen, dan juga merupakan momen penting bagi Indonesia yang memimpin G20,” kata Bamset.

Turut hadir di Kadin adalah Presiden Joko Widodo, Ketua KADIN Arshad Rasyid, Mensesneg Pratikno, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menko Perekonomian Aerolangga Hartarto, Menko Perekonomian. Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Artikel sebelumyaBINDA Kalbar Lakukan Vaksinasi Massal di Tujuh Wilayah
Artikel berikutnyaDPD bersikeras revisi UU Kepegawaian