Beranda News Ketua Republik Rakyat Mongolia Menekankan Penyalahgunaan Narkoba Harus Menimbulkan Kekhawatiran Serius

Ketua Republik Rakyat Mongolia Menekankan Penyalahgunaan Narkoba Harus Menimbulkan Kekhawatiran Serius

Jakarta (ANTARA) – Bambang Soesatio, Ketua MPR RI, menegaskan penyalahgunaan narkoba merupakan masalah penting dan harus mendapat perhatian serius semua pihak untuk mengatasi masalah ini.

“Tidak hanya di Indonesia, penyalahgunaan narkoba juga menjadi ancaman bagi dunia,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.

Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC) mencatat bahwa pada tahun 2020, sekitar 269 juta orang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba di seluruh dunia.

“Khususnya di Indonesia, UNODC mencatat bahwa negara kita termasuk dalam “segitiga emas” peredaran narkoba bersama dengan Jepang, Australia, Selandia Baru dan Malaysia,” katanya.

Fakta yang lebih menyedihkan adalah bahwa Indonesia memiliki tingkat penyalahgunaan narkoba tertinggi ketiga di dunia setelah Meksiko dan Kolombia. Sementara itu, di tingkat ASEAN, Indonesia merupakan negara dengan tingkat transaksi narkoba tertinggi.

Penyalahgunaan narkoba bisa merampas masa depan generasi emas bangsa Indonesia. Mengutip survei pada Juni 2019 oleh Badan Pemberantasan Narkoba Nasional (BNN) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 2,3 juta mahasiswa dan mahasiswa menggunakan narkoba.

Mengingat generasi muda pada rentang usia 15 hingga 35 tahun merupakan kelompok usia yang paling rentan, kata dia, kemungkinan jumlah pelajar dan pelajar yang menggunakan narkoba kini melebihi 2,3 juta.

Parahnya, di tengah pandemi COVID-19, penyalahgunaan narkoba semakin meningkat. Misalnya, hingga Februari 2021 saja, BNN menyita lebih dari satu ton sabu.

Angka ini dari BNN saja, ditambah dengan data kepabeanan dan kepolisian selama pandemi COVID-19, dipastikan akan lebih banyak lagi kasus penyalahgunaan narkoba.

Antara Januari dan Juni 2021, Polri menyita 6,64 ton sabu, 2,14 ton ganja, 106,8 gram kokain, 73,4 gram heroin, 34 ton tembakau gorila, dan 239.977 tablet ekstasi. Dalam periode yang sama, Polri juga mengungkap 19.229 kasus penyalahgunaan narkoba dan menangkap 24.878 tersangka.

Di satu sisi, banyaknya kasus yang teridentifikasi menunjukkan bahwa kerja Polri dan Badan Narkotika Nasional harus dihargai dalam memerangi kejahatan penyalahgunaan narkoba. Namun di sisi lain, keadaan ini patut dijadikan sebagai introspeksi bahwa Indonesia sedang berada dalam fase darurat narkoba.

“Apalagi narkoba tidak hanya menyasar daerah perkotaan, tapi juga masuk ke pelosok desa,” kata Bamset.

Bambang yang juga Ketua Umum Pengurus Besar Keluarga Besar Olahraga Tarung Derajat mengatakan, untuk lebih efektif memberantas penyalahgunaan narkoba, perlu didukung dimensi hukum dengan memperkenalkan aturan yang komprehensif dan dapat ditegakkan disertai penegakan yang kuat.

Pada tahun 2002, MPR merekomendasikan agar Presiden Republik Indonesia, sesuai dengan Ketetapan MPR Nomor VI Tahun 2002, segera melaksanakan tiga hal terkait pemberantasan narkoba.

Pertama, mengambil tindakan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku terhadap produsen, distributor dan pengguna, serta melakukan koordinasi yang efektif, proaktif dan edukatif dengan pihak terkait dan masyarakat.

Kedua, peningkatan dukungan anggaran untuk rehabilitasi korban kecanduan narkoba dan terakhir, amandemen UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkoba dan UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Karena MPR merasa tidak sesuai dengan kebutuhan dan dinamika zaman,” kata Bamset, sapaan akrabnya.

Menyusul rekomendasi tersebut, Presiden dan DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Artikel sebelumyaKerjasama Kemendagri dan Kemenpan RB dalam penyederhanaan birokrasi di pemerintah daerah
Artikel berikutnyaBSSN: CISRT Perkuat Perlindungan E-Government