Beranda Nusantara KLHK: Menghilangkan Merkuri di Tambang Emas Perlu Komitmen Penambangan dan Pengolahan

KLHK: Menghilangkan Merkuri di Tambang Emas Perlu Komitmen Penambangan dan Pengolahan

Dari sisi penggunaan merkuri, data menunjukkan bahwa pengguna terbesar adalah sektor emas skala kecil.

Jakarta (ANTARA) – Direktur Pelaksana Harian (Plh) Pengelolaan Bahan Beracun Berbahaya (B3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Yun Insiani, mengatakan pemberantasan merkuri di pertambangan emas skala kecil (PESK) memerlukan komitmen dan langkah konkrit dari pemangku kepentingan yang berada di hulu dan hilir.

“Ketika kita berbicara tentang penggunaan merkuri, data menunjukkan bahwa pengguna terbesar adalah sektor emas skala kecil,” kata Yong Yingiani dalam diskusi virtual Yayasan Nexus3 tentang kondisi eliminasi merkuri di sektor emas skala kecil. diikuti di Jakarta pada Rabu.

Dia menjelaskan, hal ini bisa terjadi karena ketersediaan material yang mudah untuk mendukung operasi penambangan.

Menurut Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), ada 2.645 lokasi penambangan ilegal, di mana lebih dari 85 persennya adalah tambang emas ilegal.

Perkiraan penggunaan merkuri di satu lokasi adalah 6,2-85,6 kg/tahun, sehingga total penggunaan di seluruh Indonesia berada pada kisaran 13,94-192,53 kg/tahun.

Mengingat dampak negatif merkuri terhadap lingkungan dan manusia, maka pemerintah meratifikasi Konvensi Minamata tentang Merkuri dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017.

Langkah ini diikuti dengan keluarnya Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAN PPM) tahun 2019.

“Masalah ASGM tidak cukup hanya dengan dukungan kebijakan yang ada, tetapi membutuhkan komitmen dan langkah konkrit mulai dari pertambangan hingga pengolahan, dari memasok dan memperdagangkan merkuri hingga pengetahuan dan kesadaran yang mendalam dari perusahaan pertambangan dan masyarakat luas,” ujarnya.

Untuk mendukung agenda eliminasi merkuri, Indonesia akan menjadi tuan rumah pertemuan ke-4 Konvensi Minamata tentang Merkuri, yang dijadwalkan secara online pada November 2021 dan Maret 2022, secara langsung di Bali.

“Kesempatan menjadi tuan rumah bagi pemerintah ini kemudian mengusulkan deklarasi pemberantasan perdagangan gelap merkuri,” kata Yun.

Artikel sebelumyaKemenhut imbau masyarakat cegah kebakaran hutan dan lahan
Artikel berikutnyaPengamat: Kinerja Airlangga Hartarto untuk kelompok agama semakin dekat.