Beranda Hukum Koalisi Ibu Kota berharap pemerintah fokus pada peningkatan kualitas udara di Jakarta.

Koalisi Ibu Kota berharap pemerintah fokus pada peningkatan kualitas udara di Jakarta.

Jakarta (ANTARA) – Koalisi Inisiatif Udara Bersih Koalisi Ibukota berharap pemerintah bisa fokus melaksanakan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memerintahkan presiden dan beberapa menterinya untuk memperbaiki kualitas udara. Kualitas di Jakarta.

Pasalnya, koalisi meyakini pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi dan menjamin hak warga atas udara bersih, kata salah satu penggugat koalisi, Khalisa Khalid, saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta. Senin.

Menurut Khalis, pemerintah memang telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas udara di Jakarta. Namun upaya tersebut dinilai kurang optimal.

“Ketika majelis hakim (PN Jakarta Pusat) memutuskan bahwa mereka (terdakwa) kalah, itu berarti majelis hakim menilai upaya mereka kurang optimal, sehingga mereka memutuskan untuk melakukan perbuatan melawan hukum,” kata Khalisa.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 September 2021 memenangkan sebagian gugatan 32 warga (tindakan sipil) menuntut pemerintah bertanggung jawab atas buruknya kualitas udara di Jakarta.

Dalam putusannya, majelis hakim menilai para tergugat yakni Presiden, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, dan Gubernur DKI Jakarta telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Majelis hakim kemudian memerintahkan para terdakwa untuk melakukan berbagai perbaikan kualitas udara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Atas putusan tersebut, Presiden dan para menterinya tahun lalu mengajukan kasasi ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dan Gubernur DKI Jakarta, sebagai termohon V, memutuskan untuk menerima putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Koalisi juga menyayangkan imbauan pemerintah yang dinilai menghambat upaya peningkatan kualitas udara bersih Jakarta.

Tak hanya itu, ada kekhawatiran bahwa imbauan pemerintah tersebut dapat menghalangi berbagai politisi daerah untuk mematuhi putusan pengadilan tingkat pertama.

“Itu mempengaruhi apa yang bisa diterapkan oleh pemerintah provinsi (keputusan pengadilan),” kata Khalisa, seorang aktivis lingkungan Greenpeace Indonesia.

Maka koalisi melalui kelompok advokasinya mengajukan sanggahan (counter memorandum of banding) ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin.

“Kami berharap Pengadilan Tinggi DKI Jakarta akan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengembalikan warga ke proses banding,” kata juru bicara Kelompok Advokasi Ginny Sylvia Sari Sirait saat ditemui usai mengajukan dokumen penolakan memorandum kepada banding ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Artikel sebelumyaBunga kibut bermekaran di pekarangan warga kota Bengkulu.
Artikel berikutnyaKomisi III DPR minta kejaksaan mengusut mafia penyubur tanah