Beranda News Komisi II: Jangan ragu jika kepala daerah tidak mematuhi EMP Darurat.

Komisi II: Jangan ragu jika kepala daerah tidak mematuhi EMP Darurat.

Jakarta (ANTARA) – Lukman Hakim, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, meminta pemerintah tidak segan-segan menindak tegas kepala daerah yang tidak menerapkan Kebijakan Pembatasan Masyarakat Luar Biasa (PPKM) di Pulau Jawa. Bali.

Menurutnya, kewenangan dan mekanisme pengenaan sanksi pemberhentian kepala daerah secara jelas tertuang dalam ayat (1), (2) dan (3) Pasal 68 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“UU ini sudah cukup sebagai landasan hukum bagi pemerintah untuk menindak tegas kepala daerah yang tidak melaksanakan PPKM Darurat Covid-19 Jawa-Bali tanpa ragu-ragu,” kata Lukman, Minggu di Jakarta.

Dia menilai pemerintah harus tegas, jika ada kepala daerah yang tidak melaksanakan MAP Darurat, maka segera menerapkan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Menurut dia, jika teguran tertulis sudah dua kali dikeluarkan dan tetap tidak diindahkan, maka kepala daerah dicopot dari jabatannya.

“Mendagri mengeluarkan Permendagri Nomor 15 Tahun 2021 tentang PPKM Darurat Covid-19 di Jawa Bali. Agar arahan ini dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh kepala daerah, pemerintah pusat harus melakukan pengawasan daerah yang ketat. “,- katanya.

Luckman menilai Kebijakan Darurat PPKM yang ditetapkan pemerintah pusat merupakan program yang bersifat strategis nasional untuk mengatasi ancaman kesehatan dan keselamatan manusia serta pertahanan dan keamanan negara dari pandemi COVID-19.

Oleh karena itu, menurut dia, Kebijakan Darurat PPKM harus dilaksanakan oleh seluruh kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan walikota di daerah yang kriterianya sudah diatur dalam Kebijakan Darurat PPKM.

“Selain pengawasan daerah yang ketat, agar PPKM Darurat berjalan efektif, pemerintah harus meyakinkan masyarakat bahwa fasilitas kesehatan yang dibutuhkan untuk memerangi COVID-19 dapat disediakan secara memadai,” katanya.

Menurut dia, bangsal untuk rumah sakit, tenaga medis, oksigen, vitamin dan obat-obatan, fasilitas laboratorium dan sebagainya juga harus disediakan dalam jumlah yang cukup.

Ia juga meminta pemerintah juga menyiapkan skema pemberian bantuan sosial secara cepat kepada masyarakat miskin dan rentan terhadap masyarakat miskin sebagai dampak dari pelaksanaan PPKM Darurat ini.

“Semua ini bertujuan agar masyarakat tidak panik, sehingga dapat menerima dan mematuhi PPKM Darurat yang berlaku mulai 3 hingga 20 Juli 2021,” ujarnya.

Politisi PCB menilai pemerintah juga harus melakukan upaya tambahan untuk mempercepat dan memperluas cakupan vaksinasi nasional terhadap COVID-19.

Menurutnya, perlu melibatkan ormas yang memiliki akar kuat di masyarakat, pemerintah desa/Kelurakhan, RT/RW dan Puskesmas dalam pengenalan vaksinasi.

“Target vaksinasi 181,5 juta orang harus tercapai dalam waktu singkat. Saya yakin jika pemerintah bisa memvaksinasi hingga 2 juta orang setiap hari, rasa tenang dan optimisme dalam menghadapi pandemi COVID-19 bisa pulih kembali,” ujarnya.

Artikel sebelumyaRekomendasi empat anime bergenre action fantasy untuk tayang Juli ini.
Artikel berikutnyaTolong gratiskan acara hiburan selama PPKM Darurat