Beranda Hukum Komisi III DPR minta tidak ada lagi kebocoran dari sektor sumber daya...

Komisi III DPR minta tidak ada lagi kebocoran dari sektor sumber daya alam

Balikpapan (ANTARA) – Komisi III DPR RI menggelar sidang di Mahkamah Agung Kapolda dan Kaltim, salah satu topik yang dibahas adalah kebocoran penerimaan negara dari sektor pertambangan.

“Oleh karena itu, kami tidak ingin ada lagi penyelewengan (pendapatan pemerintah) dari sumber daya alam di Kaltim,” kata Wakil Ketua Komisi III Adies Qadir di Mapolres Kaltim di Balikpapan Jalan Sjarifuddin Jos No 1, Kamis malam.

Salah satu sumber kebocoran tersebut adalah tambang batu bara ilegal, atau dikenal juga dengan istilah illegal mining, karena tidak memiliki berbagai izin yang diperlukan untuk menambang, katanya. Jelas bahwa para eksekutif penambangan ilegal tidak membayar kewajiban keuangan apa pun kepada negara, baik itu retribusi maupun pajak.

Wakil Ketua Komisi III Adies Kadir memberikan keterangan kepada Polda Kaltim usai rapat dengar pendapat dengan Kapolda Kaltim dan kejaksaan. ANTARA / HO-Polda Kaltim)

“Ini yang kami diskusikan dengan jajaran Polda dan Kejaksaan Tinggi Kaltim,” kata Adis.

Ia menambahkan, Komisi III juga menunggu data kasus penambangan liar di Polda Kaltim. Data tersebut akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut di Komisi III.

Kaya akan sumber daya alam, termasuk batu bara, Kalimantan Timur juga dikenal dengan penambangan ilegal. Pada awal tahun 2020, misalnya, di dekat lokasi ibu kota baru negara di kawasan Samboja, di kawasan Taman Hutan Raya Bukit Suharto (Tahura), penambangan batubara ilegal terjadi.

“Mereka (penambang liar) memanfaatkan kesempatan ini ketika COVID-19 memaksa kami membatasi patroli di lapangan,” kata Soeharo Rusmadi, Kepala Pelaksana Teknis Dinas Tahura Bukit (UPTD) pada kesempatan yang sama.

Lokasi penambangan juga berada di dekat desa Karja Jaya di sebelah timur. Dugaan operasi penambangan telah mencemari air waduk Samboja, yang merupakan air yang tidak diolah untuk PDAM Samboja, mendorong penduduk desa untuk mengunjungi lokasi penambangan dan membakar mesin penambangan.

Artikel sebelumyaKetua MPR: P4 dicabut, terjadi perkelahian antara ulama dan nasionalis
Artikel berikutnyaChuck Yimin: Tinjau Rencana PPN untuk Bahan Dasar