Beranda News Komisi VIII DPR: pemerintah daerah bertugas memastikan kebenaran pemberian bansos

Komisi VIII DPR: pemerintah daerah bertugas memastikan kebenaran pemberian bansos

Balikpapan (ANTARA) – Komisi VIII DPR RI mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) perlu memastikan penyaluran bantuan sosial (banso) yang tepat kepada masyarakat.

“Pemerintah daerah dapat meningkatkan pemeriksaan latar belakang. Jika tidak mendapat informasi, ada yang meninggal atau meleset dari sasaran, maka segera laporkan ke Kemensos. Mereka sudah menyediakan mekanisme pemutakhiran data,” kata Tubagus Ace, Wakil Ketua Komisi VIII. Hassan Syadzily di Balai Kota Balikpapan, Selasa.

Bersama 11 anggota Komisi VIII DPR lainnya, Ace melakukan kunjungan kerja untuk mengisi kekosongan jajaran Kementerian Sosial di Balikpapan, Kalimantan Timur. Program kunjungan tersebut memastikan penyaluran bansos secara tepat.

Sedangkan untuk penyaluran bansos di Kaltim, kata Ace, sejauh ini semuanya berjalan lancar dan baik. Dalam kesempatan tersebut, anggota Komisi VIII DPR RI melakukan penyerahan bantuan secara simbolis.

Bantuan tersebut terdiri dari Program Keluarga Harapan (PKH), program Kartu Sembako/BPNT, dan program BLT Minyak Goreng. Selain itu, bantuan kesiapsiagaan bencana dan bantuan ATENSI juga disalurkan.

Provinsi Kalimantan Timur mencatatkan total PKH 123.956 KPM dengan nilai bantuan Rs 93.493.125,000, BPNT mencapai 573.475 KPM dengan nilai bantuan Rs 114.695.000.000 dan Minyak Goreng BLT menutupi 337.110 KPM dengan nilai bantuan Rs 33.701.000 rupee. .

Kementerian Sosial telah memberikan bantuan kepada pemerintah daerah dengan Rs 215.380.000 Rs. 300.000.000.

Bantuan ATENSI diberikan dalam bentuk bantuan kepada pengusaha, lansia (lansia), penyandang cacat dan yatim piatu 586 KPM sebesar 640.595.270 rupee, sehingga total bantuan menjadi 243.055.100.270 rupee.

Kota Balikpapan memiliki 12.065 KPM PKH dengan bantuan senilai Rs 9.068.425.000, BPNT mencapai 63.215 KPM senilai Rs 12.643.000.000 dan Minyak Goreng BLT mencapai 36.555 KPM senilai Rs 3.655.500.000.

Bantuan ATENSI untuk pengusaha, lanjut usia, cacat dan yatim piatu sebesar Rs 111.700.000, sehingga total bantuan sosial di kota Balikpapan menjadi Rs 25.478.625.000.

Bantuan ATENSI Terdistribusi merupakan kontribusi dari Kartini Temanggung Center dan Prof. pusat terpadu. dr. Suharso Surakarta.

Selain itu, juga dilakukan kunjungan kerja anggota Komisi VIII DPR RI ke Batam dan Yogyakarta.

Artikel sebelumyaPresiden Jokowi: Nuzulul Quran Semangat Perkuat Persatuan
Artikel berikutnyaFraksi DNR Demokrat meminta pemerintah berhati-hati dalam pengelolaan utang