Beranda Hukum Komnas Perempuan: RUU TPKS perlu difinalisasi dengan mempertimbangkan rumus KBGS

Komnas Perempuan: RUU TPKS perlu difinalisasi dengan mempertimbangkan rumus KBGS

Kasus kekerasan berbasis cyber-gender telah meningkat selama pandemi.

Jakarta (ANTARA) – Komisioner Komnas Perempuan Maria Ulfah Anshor melihat perlunya penyempurnaan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) dengan menambahkan bahasa Cyber ​​​​Gender Violence (KBGS).

“Formula kekerasan gender dunia maya belum masuk dalam RUU TPKS. Padahal, selama masa pandemi, jumlah kasus KGB berdasarkan laporan tahunan Komnas Perempuan naik 920 persen dibandingkan 2019 atau sebelum pandemi,” kata Maria Ulfah Ansor.

Maria mengangkat masalah ini di seminar nasional yang disebut Relevansi pengesahan RUU TPKS tentang perlindungan dan perlindungan perempuan dan anak dalam kaitannya dengan keluarga Maslak yang disiarkan langsung di saluran YouTube TVNU Televisi Nahdlatul Ulama, dipantau dari Jakarta, Rabu.

Pada 2019, Indonesia melaporkan 35 insiden kekerasan seksual berbasis gender dalam laporan tahunan Komnas Perempuan, kata Maria. Selama masa pandemi, lebih tepatnya pada tahun 2020 tercatat 329 kasus.

“Ada peningkatan drastis pada tahun itu. Ada peningkatan 920 persen selama pandemi,” katanya.

Disebutkan pula beberapa hal lain yang perlu diperbaiki dalam RUU TPKS, antara lain delik penyerangan seksual sebagai norma atau bobot delik, penguatan unsur delik eksploitasi seksual, dan penegasan di luar delik penyerangan seksual. . hubungan antara suami dan istri.

Selain itu, perlu pembenahan pada unsur pencegahan kekerasan seksual, penegasan perlindungan hak-hak korban, penyusunan klausula pendelegasian dan klausula lain untuk ditambahkan pada RUU TPKS sebagai klausul interim terhadap RUU lainnya.

Maria melanjutkan, ketentuan yang menjadi klausula sementara itu diperlukan karena beberapa pihak yang menentang RUU TPKS menilai RUU tersebut akan tumpang tindih dengan peraturan lain. Mereka menyarankan jika RUU TPKS disahkan sebelum RUU KUHP, aturan hukum akan tumpang tindih.

“Bahkan, mereka mengklaim RUU ini sedang menunggu pengesahan RUU KUHP. Padahal, proses pengesahan UU KUHP jauh lebih rumit dan membutuhkan pemikiran dan analisis yang lebih komprehensif dibandingkan RUU TPKS,” ujarnya.

Karena itu, Maria menyarankan penambahan pasal yang mengaitkan RUU TPKS dengan peraturan lain, sebelum RUU KUHP disahkan.

Artikel sebelumyaTemukan dunia menyanyi, dirilis oleh Adam Peter "cinta super"
Artikel berikutnyaKomnas Perempuan mendorong RUU TPKS segera menjadi RUU DPR yang proaktif