Beranda Hukum Komnas Perempuan telah merekomendasikan pemberantasan kekerasan seksual sejak 2014.

Komnas Perempuan telah merekomendasikan pemberantasan kekerasan seksual sejak 2014.

Jakarta (ANTARA). Komisioner Komnas Perempuan Kota Amina Tardi mengatakan, pihaknya telah memberikan rekomendasi atau saran kepada pemerintah dan legislator mengenai pentingnya Indonesia memiliki payung hukum untuk memberantas kekerasan seksual mulai tahun 2014.

“Mandat Komnas Perempuan adalah memberikan rekomendasi kepada pemerintah, DPR dan kejaksaan,” kata Komisioner Komnas Perempuan Kota Amina Tardi saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

Hal ini diberitakan karena pentingnya segera disahkannya RUU Tindak Pidana Pelecehan Seksual (TPKS) (RUU) mengingat tingginya tingkat kejahatan dan kekerasan seksual di negara ini.

Termasuk RUU TPCC yang menjadi RUU inisiatif DPR. Komnas Perempuan akan memberikan saran dan rekomendasi serta menyampaikannya kepada pemerintah dan DPR.

Tidak hanya itu, Komnas Perempuan juga akan melakukan hal yang sama ketika RUU TPKS memasuki tahap pembahasan agar isi RUU TPKS dapat mempertimbangkan berbagai hal penting, terutama mengenai korban.

Adapun pihak yang menolak RUU TPKS, Pemkot menilai penolakan tersebut lebih bersifat masif.

RUU TPKS yang diajukan Komnas Perempuan kemudian menjadi usulan atau prakarsa DPR untuk mengizinkan aktivitas kekerasan seksual.

Ini termasuk ancaman kekerasan, manipulasi, persuasi, dan sebagainya. Sementara itu, mereka yang menolak menyarankan agar RUU TPKS juga memuat ketentuan tentang perzinaan, kumpul kebo, dan seks menyimpang.

“Kami percaya itu tidak boleh dikacaukan dengan RUU TPKS,” katanya.

Karena RUU TPKS lebih menitikberatkan pada unsur fisik, psikis, dan sebagainya.

Artikel sebelumyaOmbudsman NTT menegaskan pemecatan aparat desa tidak sesuai prosedur
Artikel berikutnyaHyun Bin dan Son Ye Jin akan menikah