Beranda Hukum Kompolnas: Masyarakat harus mendukung polisi dalam menyelesaikan kasus Luvu Timur

Kompolnas: Masyarakat harus mendukung polisi dalam menyelesaikan kasus Luvu Timur

Jakarta (ANTARA) – Komisaris Polisi Nasional (Kompolnas) Poengki Indarti menilai tagar #percumalaporpolisi tidak menyelesaikan masalah, sebaliknya masyarakat harus mendukung polisi dalam mengungkap kasus Rudiapax di Luvu Timur, Sulawesi Selatan.

Poenki saat dihubungi ANTARA, Sabtu, mengatakan sangat penting bagi polisi untuk mendengar suara masyarakat karena harus diakui sebagai aparat yang paling banyak bersentuhan dengan masyarakat, sehingga polisi harus siap melayani. 24 jam. …

“Pesimisme yang dipromosikan oleh tagar tidak benar-benar menyelesaikan masalah. Sebaiknya masyarakat mendukungnya agar polisi dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan mandiri,” kata Poengki.

Menurut Poengka, Kompolnas telah memastikan bahwa selama lima tahun terakhir, polisi telah meningkatkan kualitas layanannya, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang memudahkan untuk menginformasikan kepada masyarakat.

Ia mencontohkan, polisi memberikan laporan “online” dan mampu memproses pengaduan lebih cepat.

Dalam kasus kekerasan terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, lanjut Poengki, Polri sudah memiliki Layanan Perempuan dan Anak (PPA).

“Nah, dalam kasus Luvu Timur, kami melihat polisi sudah bertindak cepat, antara lain dengan melakukan VER, pemeriksaan psikologis, dan mendengarkan keterangan saksi,” kata Poenki.

Namun, menurut Poenka, ada keluhan di sini bahwa penyidik ​​dianggap tidak profesional karena mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan. Padahal, menurut pemohon, kasus tersebut memenuhi syarat untuk disidangkan.

“Jadi, untuk menyelesaikan konflik ini, undang-undang mengatur proses praperadilan,” kata Poengki.

Menurut Poenka, penghentian penyidikan kasus tersebut oleh Polres Luvu Timur didasarkan pada hasil penyidikan yang menyatakan tidak ada barang bukti.

“Kami menyarankan penggugat atau kuasa hukumnya untuk mengajukan permohonan praperadilan agar hakim praperadilan dapat memutuskan apakah SP3 itu sah,” kata Poengki.

Poencki menambahkan bahwa proses pra-persidangan adalah upaya hukum untuk “menantang” polisi. Jika Hakim Praperadilan menilai SP3 sah, berarti perkara tidak akan dibuka kembali.

“Tetapi jika hakim praperadilan menyatakan SP3 tidak sah, itu berarti penyidik ​​wajib membuka kembali kasus tersebut,” jelas Poengki.

Kabag Humas Polri Irjen Pol Argo Yuvono mengatakan dalam keterangan tertulis, Bareskrim Polri telah menurunkan tim pendampingan untuk membantu Polsek Luvu Timur dalam Kasus Penyerangan Dengan Sukarela.

Menurut Argo, Tim Bantuan Reserse Kriminal Polri akan bekerja secara profesional. Bahkan, jika ditemukan bukti baru, polisi akan membuka kembali kasus tersebut.

“Kalau ada bukti baru bisa dibuka kembali,” kata Argo.

Sebelumnya, Argo menegaskan, pertimbangan kasus perbuatan tiga anak di bawah umur yang diduga dilakukan oleh ayah kandungnya, berlangsung sesuai prosedur.

Prosesnya, mulai dari menerima laporan hingga mengusut dan memberhentikan kasus dugaan pemerkosaan di Luvu Timur, Sulawesi Selatan, mengikuti prosedur yang berlaku.

Usai menerima laporan tersebut, polisi membawa ketiga anak tersebut untuk diperiksa atau visum, bersama ibu mereka dan petugas P2TP2A, ke Kabupaten Luvu Timur.

“Hasil pemeriksaan atau otopsi menunjukkan ketiga anak tersebut tidak memiliki kelainan dan tidak menunjukkan tanda-tanda penganiayaan,” kata Argo.

Sementara itu, berdasarkan laporan asesmen P2TP2A di Kabupaten Luvu Timur, ketiga anak tersebut tidak memiliki jejak trauma ayahnya.

“Karena setelah bapak datang ke kantor P2TP2A, tiga anak datang dan duduk di pangkuannya,” kata Argo.

Selain itu, menurut hasil pemeriksaan psikologis Puspaga P2TP2A Luwu Timur, ketiga anak dalam interaksinya dengan lingkungan luar cukup baik dan normal, serta hubungan dengan orang tuanya cukup penuh perhatian dan harmonis. Pemahaman agama sangat baik, termasuk sehat jasmani dan rohani.

Argo menjelaskan, hasil otopsi di RS Bhayangkar Polda Sulawesi Selatan tidak menemukan kelainan pada gadis tersebut. Sedangkan anaknya juga tidak mengalami perubahan atau penyimpangan.

Pada 5 Desember 2019, mengikuti serangkaian prosedur hukum, polisi Luvu Timur melakukan penyelidikan. Kesimpulan dibuat tentang penghentian penyelidikan kasus.

Artikel sebelumyaGugus Tugas COVID-19 Laporkan 27,7 Juta Orang Dites PCR
Artikel berikutnya658 warga Babulu Kaltim terdampak banjir