Beranda Hukum Kontrol pergerakan ibu kota negara dengan hukum

Kontrol pergerakan ibu kota negara dengan hukum

Jakarta (ANTARA) – Ide atau gagasan pemindahan ibu kota sudah terdengar sejak 3 tahun terakhir dan terus bergema hingga saat ini.

Ide tersebut juga mempengaruhi semangat masyarakat untuk pindah ke ibu kota negara baru di masa depan, Regensi Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, sehingga terjadi pertumbuhan penduduk.

Menurut Suyanto, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Penajam Paser Utara yang diedarkan di Antara, Kamis (8 Desember), jumlah penduduk ditemukan bertambah sebanyak 3.695 selama tahun 2021.

Namun, sudahkah gaung gagasan dan semangat masyarakat diintensifkan dengan landasan hukum yang jelas untuk menangkal segala pengaruh negatif, termasuk yang paling spesifik, yakni praktik korupsi?

Bahkan, gagasan pemindahan ibu kota negara yang pertama kali dicetuskan Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraannya pada 16 Agustus 2019, lebih bersifat plan-driven. Salah satu contohnya adalah Bappenas yang mengembangkan rencana Umum dan proyek pengembangan modal di Penajam, Kalimantan Timur.

Sementara itu, kerangka hukum yang juga berperan penting dalam memprediksi dampak negatif algojo baru sampai pada tahap menerima surat dari presiden terkait RUU Penyerahan Modal Negara (RUU IKN) DPR di Jakarta. , Rabu (29 September).

RUU IKN mengatur beberapa hal yaitu visi permodalan negara, bentuk pengelolaan dan tahapan perkembangannya, termasuk tahapan transfer dan pembiayaan.

“Menurut saya undang-undang dalam rangka pemindahan ibu kota negara harus menjadi dasar atau titik tolak, karena proses pemindahan negara harus dilakukan untuk mengantisipasi peluang negatif,” kata pakar hukum tata negara Denny Indrayana dari Melbourne. siniar Episode 8 “Supremasi” diunggah ke kanal YouTube Mahkamah Konstitusi Indonesia pada Sabtu.

kesalahan

Denny mengatakan, pemindahan ibu kota negara memang berdampak pada berbagai aspek. Secara politik dan ekonomi, peningkatan jumlah penduduk atau jalan yang semakin padat menyebabkan penurunan kapasitas Jakarta sebagai ibu kota negara dalam hal penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan ekonomi.

Namun, menurutnya, keterlambatan implementasi UU IKN menunjukkan kecerobohan aspek hukum di Indonesia dalam mengantisipasi gagasan atau gagasan negara.

Kita berbicara tentang kemunculan dasar hukum yang tidak tepat waktu. Dalam hukum tata negara, hukum yang jelas merupakan esensi dasarnya, yang berjalan seiring dengan perencanaan yang dilakukan.

“Tidak jarang prosedur hukum seperti itu terjadi, terlambat atau tidak tepat, terutama ketika ada proses politik yang harus dilakukan melalui undang-undang terkait legislasi atau proses di parlemen,” jelas Denny.

Namun sayangnya, dalam kebanyakan kasus di Indonesia, persidangan yang terlambat justru mengarah pada kenyataan bahwa segala akibat negatif dari gagasan yang dilaksanakan terlebih dahulu, misalnya tindak pidana korupsi, tidak dapat diperkirakan sebelumnya.

Bayangan Korupsi dan Bias Kebijakan

Faktanya, ini bukan hanya karena perpindahan ibu kota negara, semua tindakan pemerintah Indonesia untuk mengembangkan ide, solusi, dan kebijakan tidak pernah memiliki niat baik yang cukup untuk memastikan hasil yang baik.

Misalnya, menerima bantuan sosial untuk COVID-19 yang berujung pada praktik korupsi. Berkaca pada hal tersebut, diharapkan pelaksanaan pemindahan ibu kota negara dapat dilakukan secara transparan dan kredibel.

Proses pembelian barang dan jasa, pembangunan gedung, infrastruktur atau berbagai instrumen pendukung merupakan kegiatan masif yang rentan membuka peluang terjadinya korupsi. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah preventif berdasarkan kerangka hukum yang jelas dan kokoh sesegera mungkin.

Selain korupsi, rencana pemindahan ibu kota yang diusulkan presiden juga menimbulkan kekhawatiran tentang perubahan kebijakan setelah masa jabatannya berakhir.

Dengan kondisi tersebut, maka Presiden dapat melakukan perubahan kebijakan yang juga disampaikan Ketua MPR Bambang Soesatyo dalam pembahasan empat pilar MPR di Jakarta, Rabu (11/3/2020).

Menurutnya, “Pedoman Kebijakan Umum” (PPHN) diperlukan untuk memantapkan kebijakan pemindahan ibu kota negara.

Namun, menurut Denny Indrayana, peluang ini tidak perlu dikhawatirkan. Dilihat dari contoh perpindahan yang sederhana, suatu perpindahan tentu saja tidak dapat dilakukan jika hanya berdasarkan keputusan kepala rumah tangga.

Demikian pula dalam hal negara, rencana pemindahan ibu kota negara tidak boleh hanya keputusan presiden saja. Untuk mengambil keputusan strategis tersebut, perlu mengajak masyarakat Indonesia untuk berpartisipasi baik dalam pemindahan ibu kota negara secara bertahap, maupun melindunginya dari segala bentuk pengaruh negatif seperti korupsi.

Ketua DPR Poin Maharani juga menjamin partisipasi suara rakyat dalam pemindahan ibu kota negara.

“Nantinya RUU tentang IKN harus dilengkapi dengan regulasi yang lebih detail mengenai financial derivatives, yang pembahasannya akan melibatkan banyak pihak. Bukan hanya pemerintah dan DPR, tapi seluruh elemen bangsa berkontribusi,” jelasnya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (29/9).

Ide bagus apapun, seperti memindahkan ibu kota negara, seharusnya tidak hanya mempengaruhi kepentingan penguasa atau individu tertentu untuk menciptakan konsekuensi negatif seperti korupsi, tetapi juga peran seluruh bangsa Indonesia. Kerangka hukum kemudian berperan mencegah dampak negatif dan diperkuat dengan dukungan masyarakat.

Artikel sebelumyaAnggota DPR: Pemerintah akan segera membentuk komisi anggota KPU-Bavaslu
Artikel berikutnyaPolisi melikuidasi produksi senjata improvisasi di Vostochny OKU