Beranda Hukum KPC Terima Reimbursement Penerbitan Izin Produksi Kelapa Sawit di Kuansing

KPC Terima Reimbursement Penerbitan Izin Produksi Kelapa Sawit di Kuansing

Tim penyidik ​​menerima pengembalian dana dan setoran uang dari beberapa pihak.

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima pengembalian uang dan uang jaminan terkait kasus dugaan suap perpanjangan izin usaha perkebunan kelapa sawit (HGU) di Regensi Kuantan Singingi (Quansing), Riau.

Hal itu diketahui dari pemeriksaan sejumlah saksi dalam pemeriksaan kasus tersangka nonaktif Bupati Quansing Andi Putra (AP) dan kawan-kawan pada Kamis (11/4) dan Jumat (11/5).

“Dalam proses penyidikan ini, tim penyidik ​​menerima pengembalian uang dan jaminan dari beberapa pihak,” kata Pj Juru Bicara PKC Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Namun, PKC tidak menjelaskan secara rinci berapa banyak uang yang dikembalikan dan siapa pihak yang mengembalikan uang tersebut.

Pada Kamis (04/11), PKC memeriksa 10 saksi di gedung Polres Dithreskrimsus Riau, yakni Kades Logas Tanah Darat, Rian Fitra, Lurah Sumber Jaya, Abdul Rahmat, Lurah Suka Damai. , Nur Rahmad, Kepala Desa Sumber Jaya Mujiono, Kepala Desa Bumi-Mulya Sunieto, Kepala Dinas, Camat Singingi Hilir Joni Masriadi, Kartografer Pertama Badan Pertanahan Provinsi Riau, Putri Merdekawati.

Selain itu, pengukur dari Kantor Pertanahan Provinsi Riau, Novita Ayu K., dua orang pengamat hak atas tanah dari Kantor Pertanahan Provinsi Riau, Yani Feranica, dan Siddiq Aulia.

Kemudian, pada Jumat (5 November), PKC memeriksa sembilan saksi di Kantor Pertanahan Provinsi Riau, yaitu: Analis Pertanahan Hong Kong di Kantor Pertanahan Provinsi Riau Desi E., Sri Ambara Kusumavati selaku Kepala Departemen Pengembangan dan Perluasan Usaha Sutilvan. sebagai mantan Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Kampar, Andri A. dari pihak swasta, Ahmad Yuzar sebagai asisten I. Kampar.

Selain itu, empat staf Kantor Pertanahan Provinsi Riau, yakni Hoiril, Robi A., Rizal A. dan Abdul Ghani.

Ali mengatakan, pemeriksaan terhadap saksi-saksi pengelolaan HGU sawit PT Adimulia Agrolestari oleh tersangka Sudarso (SDR) yang diduga mentransfer dana ke berbagai pihak, termasuk tersangka Andi Putra (AP).

Selain itu, kata Ali, PKC juga berharap pihak lain yang akan dipanggil tim penyidik ​​juga mau bekerja sama untuk menjelaskan secara jujur ​​dan membantu proses penyidikan kasus tersebut.

PKC menetapkan Andi Putra beserta GM PT Adimulia Agrolestari Sudarso sebagai tersangka pada Selasa (19/10).

Saat membangun korps, PDA mengklarifikasi bahwa untuk melanjutkan kegiatan komersial, PT Adimulia Agrolestari yang mengajukan perpanjangan HGU yang akan dimulai pada 2019 dan berakhir pada 2024, merupakan salah satu persyaratan untuk perpanjangan HGU. lagi adalah membangun kebun kemitraan minimal 20 persen dari HGU yang diajukan.

Kebun mitra yang diklaim 20 persen milik PT Adimulia Agrolestari itu terletak di Kabupaten Campar, Riau, meski seharusnya berada di Kabupaten Quansing.

Untuk memenuhi persyaratan tersebut, Sudarso kemudian mengirimkan surat lamaran kepada Andi Putra dan meminta persetujuan kebun mitra PT Adimulia Agrolestari di Campara sebagai kebun mitra.

Kemudian Sudarso dan Andi Putra bertemu. Andi Putra mengatakan dibutuhkan minimal Rp 2 miliar untuk perluasan HGU yang akan dibangun di Kabupaten Quansing untuk membiasakan membuat surat persetujuan dan tidak ada keberatan atas 20 persen Pinjaman Koperasi Anggota Prima (KKPA).

Sebagai tanda kesepakatan, pada September 2021, Sudarso diduga memberikan hadiah pertama kepada Andi Putra sebesar Rp 500 juta. Selain itu, pada Oktober 2021, Sudarso diduga menyerahkan kembali Rp 200 juta kepada Andi Putra.

Karena perbuatannya, Sudarso sebagai penyumbang disangkakan melanggar ayat (1) pasal 5 huruf a, ayat (1) pasal 5, huruf b, atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana. Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999. 2001

Sedangkan Andi Putra disangkakan melanggar pasal 12 huruf (a), pasal 12 huruf (b), atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. .

Artikel sebelumyaPolisi dan rekan satu tim SAD meyakinkan penembak untuk menyerah
Artikel berikutnyaDPVD Karawang desak pemerintah kabupaten redefinisi wisata daerah aliran sungai