Beranda News La Nyala mendukung penguatan DPD sebagai suara kepentingan daerah.

La Nyala mendukung penguatan DPD sebagai suara kepentingan daerah.

Penguatan peran DPD RI mutlak diperlukan.

Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Indonesia A.A. La Nyala Mahmoud Mattalitti telah mendorong penguatan institusi yang dipimpinnya sebagai suara kepentingan daerah di tingkat nasional.

“Pelaksanaan DPD RI yang benar-benar merupakan artikulator kepentingan daerah di tingkat nasional, membutuhkan penguatan kelembagaan DPD RI,” kata La Nyalla dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Senator asal Jawa Timur itu melanjutkan, jika DPD diperkuat, RI bisa beradaptasi dengan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara yang berbeda, yang sekaligus bisa menjamin diambilnya keputusan di tingkat nasional terkait kepentingan daerah.

Penguatan DPD RI akan berimplikasi pada pemerintah yang mengambil keputusan melalui mekanisme. Periksa ulang yang menjamin terwujudnya aspirasi kepentingan daerah.

DPD RI, kata La Nyala, lahir dengan antusiasme terhadap keputusan-keputusan politik penting, terutama yang berdampak ke daerah, untuk dibahas para politisi secara bertahap. Pada tahap ini akan ada mekanisme checks and balances.

“Inilah posisi yang ideal bagi DPD RI. Karena dengan jujur ​​harus kita akui bahwa sampai saat ini masih ada anggapan masyarakat bahwa DPD RI hanyalah tambahan dari fungsi DPR RI. Dengan demikian, penguatan peran DPD RI mutlak diperlukan,” kata La Nyala.

Menurut La Nyala, jika ingin membangun sistem administrasi publik yang lebih baik, setidaknya ada tiga masalah yang perlu dibenahi agar DPD RI tidak berjalan sempurna sesuai dengan konstitusi saat ini.

Masalah pertama adalah keterbatasan kewenangan DPD RI di bidang legislasi, karena DPD RI dapat ikut serta dalam pengusulan dan pembahasan RUU di daerah tertentu, tetapi tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan akhir.

Selain itu, meskipun DPD RI memiliki fungsi, tanggung jawab, dan wewenang pengawasan, namun hanya sebatas memberikan informasi untuk bahan pertimbangan DPR RI.

“Ketiga, tidak ada ketentuan yang jelas dan tegas yang mengatur tentang hak DPD RI untuk meminta informasi dari pejabat pemerintah, pejabat pemerintah, dan orang lain yang disampaikan ke DPR,” katanya lagi.

Dengan demikian, La Nyala menilai diperlukan tiga pernyataan dalam rangka penguatan peran DPD RI, yaitu persetujuan DPD RI terkait fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

Penegasan kedua adalah pengukuhan DPD RI sebagai pemegang kekuasaan pembentukan undang-undang, dan penegasan terakhir adalah pengukuhan DPD RI dalam pelaksanaan dan pengendalian fungsi pengawasan.

“Caranya bisa melalui dua pintu. Pintu pertama adalah penguatan peran DPD RI melalui amandemen konstitusi. Dan pintu kedua, melalui penyusunan UU DPD RI yang sebenarnya merupakan perintah UUD, namun belum kita laksanakan,” tegas La Nyala.

Artikel sebelumyaPengamat: Kinerja Airlangga Hartarto untuk kelompok agama semakin dekat.
Artikel berikutnyaLemhanns fokus pada ulasan "kekuatan lembut" bersiap untuk Indonesia 2045