Beranda News LaNalla: Optimalkan Postingan Desa untuk Lawan COVID-19

LaNalla: Optimalkan Postingan Desa untuk Lawan COVID-19

Jakarta (ANTARA) – Ketua AA DPD RI LaNyala Mahmoud Mattalitti meminta daerah mengoptimalkan keberadaan posko RT/RW desa untuk memerangi COVID-19.

LaNyalla, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan jika masih ada lagi kecamatan yang belum ada posko RT/RW, sebaiknya segera dibentuk perangkat desa. LaNyalla mengingatkan, produktivitas posko desa harus ditingkatkan.

“Untuk mempermudah koordinasi saat pertama kali menangani kasus Covid di lingkungan RT/RW. Karena para admin RT/RW ini berada di garda terdepan untuk berinteraksi dengan masyarakat. Mereka adalah penyangga utama untuk mengamati lingkungan, ”katanya.

LaNalla Mahmoud Mattalitti menyoroti tingginya peningkatan kasus COVID-19 di 9 provinsi. LaNalla meminta pemerintah provinsi lebih serius menangani pandemi Covid-19.

Menurut Gugus Tugas COVID-19, 9 provinsi yang masih mengalami peningkatan kasus mingguan adalah: Jawa Tengah (2.952 kasus), Bali (1.094 kasus), Papua Barat (667 kasus).

Kemudian Kalimantan Tengah bertambah 553 kasus, di Sulawesi Barat 295 kasus, Aceh 247 kasus, NTB 208 kasus, Maluku 167 kasus, dan Jambi 41 kasus.

Peningkatan jumlah kasus yang masih terjadi memang patut menjadi perhatian, mengingat PPKM sudah lama dilaksanakan, namun belum ada kemajuan yang berarti di 9 daerah.

Pemerintah daerah perlu menilai kekurangan-kekurangan tersebut agar PPKM tidak berjalan maksimal,” kata LaNalla.

Senator asal Jawa Timur itu mengingatkan para kepala daerah di 9 provinsi untuk segera mengambil tindakan tambahan. Menurut dia, hal ini perlu dilakukan agar tidak ada lagi lonjakan kasus COVID-19.

“Forkopimda di 9 daerah yang angka kejadiannya masih tinggi, harus dirapatkan. “Temukan akar masalahnya, lalu cari solusi dan bekerja sama untuk mengimplementasikannya,” katanya.

LaNalla juga memperhatikan laporan Organisasi Kesehatan Dunia WHO tertanggal 18 Agustus. Dalam Laporan Situasi WHO 68, kata dia, masih ada 6 provinsi di Indonesia yang memiliki angka penularan corona tinggi, yakni Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kepulauan Bangka Belitung, D.I. Yogyakarta, Bali dan Sulawesi Tengah.

Enam provinsi masih berada pada tingkat penularan komunitas (CT4) tertinggi dengan kasus COVID-19 mingguan per 100.000 penduduk, dan angka kematian per 100.000 masih tinggi, katanya.

WHO merekomendasikan untuk mempertahankan pembatasan dan mempercepat vaksinasi COVID-19 di wilayah tersebut.

“Laporan dari Gugus Tugas Covid-19 dan WHO menunjukkan formasi dan efektivitas posko belum optimal sehingga perlu segera diperbaiki, mulai dari posco tingkat terkecil di desa-desa yaitu RT/ Posko RW,” kata LaNalla.

Terkait kasus COVID-19 yang masih tinggi, LaNyalla juga mengingatkan perlunya perbaikan fasilitas kesehatan. Apakah itu meningkatkan hunian tempat tidur (BOR) atau kapasitas rumah sakit, atau menciptakan zona isolasi terpusat.

“Pastikan juga pasien yang melakukan isolasi mandiri terpantau secara optimal. Semua kebutuhan mereka terpenuhi, terutama obat-obatan, suplemen atau vitamin,” kata LaNalla.

Mantan Ketua Umum PSSI itu meminta pemerintah daerah yang masih menerima laporan merah untuk meningkatkan vaksinasi. Dia telah mendekati pusat vaksinasi di beberapa kabupaten untuk memperluas dan mengintensifkan program vaksinasi untuk merekrut warga melalui kunjungan.

“Dalam penanganan kasus COVID-19, seiring dengan program vaksinasi di daerah, kita tidak bisa memberikan satu pengobatan dan mengabaikan yang lain, sehingga keduanya harus dilakukan secara bersamaan agar hasilnya bisa maksimal,” ujarnya.

LaNialla juga setuju, kecuali ada peningkatan performa handling. COVID-19, maka relaksasi PPKM di situs tidak dilakukan.

“Kalaupun dianggap perlu, diperketat PMKM. Jadi sekarang pemimpin regional ada di level kasus COVID-19 dan daerah yang tingkat penularannya masih tinggi harus melakukan upaya tambahan untuk meningkatkan penanganan COVID-19 di wilayahnya,” ujarnya.

Artikel sebelumyaMantan pejabat Kementerian Sosial itu mengaku takut mengingkari perintah mantan Menteri Sosial Giuliari itu.
Artikel berikutnyaKementerian Sumber Daya Alam meminta pemerintah memperbarui data penerima bansos secara berkala