Beranda News LaNyalla siapkan FGD amandemen konstitusi MPC PP se-Jawa Timur

LaNyalla siapkan FGD amandemen konstitusi MPC PP se-Jawa Timur

Sebelum amandemen, MPR yang terdiri dari DPR, utusan golongan, dan utusan daerah dapat mengangkat seorang presiden. Setelah amandemen dilakukan, hanya DPR yang dapat mengangkat presiden.

Surabaya (ANTARA) – Ketua DPD RI A.A. LaNyalla Mahmoud Mattalitti akan bersiap Diskusi kelompok terfokus (FGD) dan dialog publik tentang pentingnya amandemen konstitusi di setiap Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila (PP) di Jawa Timur.

“Sementara DPD gencar melakukan FGD, dialog publik dan kerja eksplanasi di sejumlah daerah, dan kunjungan ke kampus tetap menjadi prioritas. Nanti saya rencanakan FGD ini ada di masing-masing MPC agar stakeholders di daerah juga tahu perjuangan kita,” kata LaNyalla kepada perwakilan PP pada Rakerda MPW PP Jawa Timur di Surabaya, Minggu.

LaNialla menjelaskan bahwa amandemen konstitusi merupakan langkah untuk membenahi jalan negara. Kader pemuda Pancasila, kata dia, harus mewaspadai hal ini karena merupakan cita-cita luhur bagi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“22 tahun telah berlalu sejak amandemen UUD 1 sampai 4 dilakukan, tetapi tidak ada perubahan di masyarakat. Isu keadilan sosial harus disikapi dengan pendekatan yang fundamental dan memang menjadi inti permasalahan, yaitu perbaikan ke atas,” ujarnya.

Menurut LaNalla, terkait rencana amandemen konstitusi, posisi DPD RI ditujukan untuk memperkuat posisi DPD yang merupakan representasi daerah. DPD menuntut persamaan hak dengan DPR yang mewakili partai politik.

“DPD itu seperti DPR, dipilih langsung oleh rakyat, tetapi dengan kekuasaan yang berbeda. Karena itu kami menuntut agar hak-hak mereka diseimbangkan. Khususnya hak untuk mencalonkan calon presiden,” jelasnya.

Menurut LaNyala, sebelum perubahan 1 sampai 4 UUD 1945, MPR terdiri dari DPR, perwakilan kelompok dan perwakilan daerah. Setelah amandemen DPR tetap, delegasi kelompok menghilang dan delegasi daerah menjadi DPD.

“Sebelum amandemen, NNR yang terdiri dari DPR, wakil golongan, dan wakil daerah bisa mengangkat presiden. Setelah amandemen, hanya DPR yang bisa mengangkat presiden,” lanjutnya.

Artinya, tambah LaNialla, orang-orang yang tergabung dalam partai dan orang-orang yang bukan partai atau non-partai harus memiliki hak yang sama. Calon presiden perseorangan bisa melalui DPD.

“Saya pikir orang juga pintar. Mereka sudah memahami rekam jejak partai politik. Karena itu kami sebagai non-partisan mengharapkan dukungan luas terhadap amandemen konstitusi, sehingga akan ada perbaikan di negeri ini,” kata LaNalla.

Artikel sebelumyaKejaksaan Gorontalo Tangkap Buronan Penjahat Kehutanan
Artikel berikutnyaAnggota DPR: Pemerintah akan segera membentuk komisi anggota KPU-Bavaslu