Beranda Hukum LBH Makassar meminta Polri menangani secara profesional urusan anak di Lutim

LBH Makassar meminta Polri menangani secara profesional urusan anak di Lutim

Makassar (ANTARA) – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar meminta Polri menangani secara profesional kasus dugaan penyerangan tiga anak oleh ayahnya berinisial SA di Kabupaten Luvu Timur (Lutim), Sulawesi Selatan. yang Investigasinya dihentikan oleh polisi setempat pada tahun 2019.

“Kami meminta Polri untuk bertindak lebih profesional. Satu hal yang kami tidak percaya polisi Lutim adalah bahwa kami bahkan tidak dapat melindungi identitas anak-anak, ”kata direktur LBH Makassar Muhammad Khedir saat konferensi pers di kantornya, Jalan Nikel Raya, Sabtu.

Bahkan, kata dia, saat polisi Lutima mengklarifikasi di media sosial internalnya, mereka bahkan menyebut identitas ibu korban yang sebenarnya. Hal ini tentu menjadi preseden buruk dalam hal penanganan kasus anak yang melanggar hukum dan melanggar aturan yang ada.

Tak hanya itu, beberapa fakta yang dihadirkan dan dilaporkan ke Polda Sulsel dalam kasus kedua Maret 2020, berupa bukti foto korban yang ibunya berinisial SA, melukai alat kelamin ketiga anaknya. tetapi fakta ini tampaknya telah diabaikan.

Demikian pula, seorang pelapor SA sebelumnya memeriksa anak korban di Malili Medical Center pada 2019 dan mendapat rujukan dari dokter lain untuk berobat. Secara tertulis, hasil diagnosa bahwa anak korban mengalami luka di anus dan vagina serta “penganiayaan anak” tidak dievaluasi.

Terkait penghentian kasus selama penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan (SP3) yang dikeluarkan Penyidik ​​Polres Lutima, pihaknya menilai hal tersebut sangat prematur.

Penyajian alat bukti berada di luar kompetensi LBH.

Khedir menyebutkan pernyataan dari Polda Sulsel yang meminta LBH membuka bukti baru dalam kasus ini. Pernyataan ini adalah alamat yang salah. Hal ini disebabkan LBH tidak memiliki kewenangan untuk mengumpulkan dan menghadirkan barang bukti, tetapi ini adalah tugas dan ruang lingkup kepolisian.

“Fakta-fakta yang telah disebutkan di atas, setidaknya ada tiga fakta yang harus diterima oleh polisi sendiri dan bukan oleh LBH,” katanya.

“Pertama, hasil otopsi, hasil rekam medis anak saat diperiksa di rumah sakit di Lutim. Ini harus diterima polisi sendiri, LBH tidak bisa, LBH tidak berwenang mengusut,” ujarnya. – dia menegaskan.

Menurutnya, sesuai dengan ketentuan KUHP, hak untuk melakukan penyidikan adalah milik polisi. Bahkan bukan korban yang dituduh, tetapi polisi, untuk mencari tahu, pertama-tama memulai sebuah kasus, dan kemudian melakukan penyelidikan, sebagaimana mestinya.

“Bagaimana Anda bisa membebani korban dengan bukti? Apakah penyidik ​​yang berhak mencari barang bukti dalam KUHP? Dalam hal ini penyidik ​​adalah polisi. Oleh karena itu, kami tidak boleh menghadirkan barang bukti, karena barang bukti itu sebenarnya ada di rumah sakit, kami tidak punya akses,” jelasnya.

Haedir menunjukkan cara yang digunakan P2TP2A Luwu Timur salah karena mempertemukan anak-anak korban dengan tersangka pelaku. Padahal, prosedurnya tidak diperbolehkan, anak korban harus dijauhkan dari tersangka pelaku dalam hal penilaian, dan bukan sebaliknya, diminta datang ke pertemuan.

Sekelompok pengacara korban anak, Reski Prativi, di kantornya di LBH Makassar, Jalan Nikel Raya, Makassar, Sulawesi Selatan. ANTARA/Darwin Fatir.

Sementara itu, Kepala LBH Makassar Bidang Perempuan, Anak dan Penyandang Disabilitas, serta Penasihat Hukum Korban Anak, Rezki Prativi, mengatakan perlu dilakukan pemeriksaan lagi terhadap saksi-saksi untuk menggali bukti lain, yang kemungkinan akan dilakukan penyidik….

“Jadi, kami sedang melakukan kasus dengan Polda Sulsel, kami sudah menyerahkan dokumen. Ini hanya tindak lanjut. Kalau misalnya penyidikan ini dilanjutkan, kami sangat terbuka kerjasama dengan penyidik,” ujarnya.

Ia berharap, dalam proses penyidikan setelah dibuka kembali, bukti-bukti terhadap kasus tersebut akan kuat. Sebagai paralegal, dia menyatakan siap untuk berpartisipasi.

“Kami sangat siap dan meminta partisipasi penuh Anda. Namun prosesnya harus dibuka terlebih dahulu oleh pihak kepolisian. Surat SP3 dan pemberitahuan kepada pelapor juga harus ditarik oleh polisi, selanjutnya kami akan bekerja sama dan berpartisipasi. Bukan dengan pernyataan di media atau panggilan informal,” jelasnya.

Tim bantuan hukum berharap kasus ini dibuka kembali karena penting bagi pemohon memiliki kepastian hukum dalam kasus ini. Selain itu, pihaknya menuntut adanya pemberitahuan resmi dari Polri untuk membuka kembali kasus tersebut.

Sebelumnya, Polri melalui Badan Reserse dan Kriminal Polri (Barescrim) menurunkan tim asistensi ke Luva Timur terkait dugaan penyerangan terhadap tiga anak di bawah umur.

Kabag Humas Polri Irjen Pol Paul Argo Yuvono dalam keterangan tertulis yang diterima Sabtu di Jakarta mengatakan, pengerahan Tim Bantuan Reserse Kriminal Polri itu bertujuan untuk membantu Polres Luvu Timur dan Polda Sulsel dalam menghadapi persidangan. kasus dugaan penyerangan dengan kekerasan.

Artikel sebelumyaYospan Dance Merayakan Final Bulu Tangkis
Artikel berikutnyaMenparekraf menikmati SIPA Show 2021 di atas mobil