Beranda Warganet Legislatif memuji kerja Kementerian Sosial dalam penyaluran bantuan sosial COVID-19.

Legislatif memuji kerja Kementerian Sosial dalam penyaluran bantuan sosial COVID-19.

Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka memuji kinerja Kementerian Sosial (Kemensos) terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) terkait COVID-19.

Ia menilai bantuan sosial berupa Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST) Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) atau Sembako Sembako berdampak signifikan bagi masyarakat.

“Banyak masyarakat yang terkena dampak di masa pandemi ini, terutama kebijakan PPKM, namun Kemensos langsung merespon dengan meluncurkan program-program bantuan yang bermanfaat bagi masyarakat,” kata Dia di sela-sela workshop pemerintah Indonesia. Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Sosial Tri Rismaharini di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu.

Sementara itu, dalam pertemuan tersebut, Menteri Sosial Tri Rismaharini menjelaskan penambahan anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) I terhadap penambahan bantuan sosial tunai (BST) yang selama dua bulan yaitu Mei -Juni untuk 10 juta keluarga penerima manfaat ( KPM). Rp 300.000 per bulan atau total Rp 6 triliun, dan penyaluran melalui PT Pos Indonesia sebesar Rp 138,5 miliar.

Ini menyisakan bantuan yang belum direalisasi sebesar Rs 3.821.678.325.000, oleh karena itu diperlukan tambahan Rs 2.316.312.675.000.

Kemudian tambahkan Rs 13.397.297.200.000 ke anggaran BA BUN II untuk sisa bantuan sosial yang belum terealisasi sebesar Rs 1.202.702.800.000 untuk meningkatkan alokasi kartu sembako dua bulan, dari Juli hingga Agustus, sebesar 18,8 juta rupee per menit, yang merupakan jumlah rupee. 200.000 per bulan, dengan total Rp 7,520 triliun. Jadi dibutuhkan tambahan Rp 6.317.297.200.000.

Selain itu, untuk program kartu sembako 5,9 juta KPM yang diusulkan pemerintah daerah selama 6 bulan, yakni Juli-Desember, Rp 200.000 per bulan adalah 7,080 triliun. Rupee.

Dalam rapat tersebut, Komisi VIII DPR RI secara umum mendukung peningkatan anggaran Kementerian Sosial. Perwakilan rakyat meyakini bahwa tugas Kementerian Sosial dalam mengatasi akibat pandemi masih sangat dinanti dan dibutuhkan oleh masyarakat miskin dan rentan.

Dalam hal ini, Risma meminta jadwal pembagian anggaran tambahan tersebut karena khawatir ada masyarakat yang membutuhkan bantuan yang diperkirakan rentan pada awal September.

“Kami sudah meminta jadwal pendistribusian ini,” kata Risma.

Artikel sebelumyaPolisi Papua menerima 3.000 paket bantuan sembako dari presiden.
Artikel berikutnyaKapolri Ajak Ponpes Bergotong-royong Lawan COVID-19