Beranda News Legislator meminta gubernur serius membuka lahan dari tol Padang-Pekanbaru.

Legislator meminta gubernur serius membuka lahan dari tol Padang-Pekanbaru.

Padang (ANTARA) – Sekretaris Komisi IV DPRK Sumbar Lazuardi Herman meminta Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharulla serius mengakuisisi jalan tol Padang-Pekanbaru yang memperlambat pembangunan jalan di provinsi tersebut.

“Di daerah lain (jalan tol) kami masih sibuk dengan masalah lahan. Kami berharap gubernur segera menjalin komunikasi antara bupati dan walikota yang wilayahnya dilintasi jalan tol,” ujarnya, Senin di Padang.

Sejumlah pemilik lahan sudah mendapat penggantian, katanya, dan pembangunan jalan tol di Sumbar memang relatif lambat dibandingkan daerah lain.

“Pembangunan seksi 1 Tol Padang-Pekanbaru Padang-Sichitsinchin masih tersendat karena terkendala lahan.

Pembangunannya dibagi menjadi enam seksi: Seksi I Padang – Sichinchin, Seksi II Sichinchin – Bukittinggi, Seksi II Bukittinggi – Payakumbuh, Seksi IV Payakumbukh – Pangkalan, Seksi V Pangkalan – Bangkinang dan Seksi VI Bankinan – Pekanbaru.

Tol Padang-Pekanbaru, kata dia, merupakan sambungan dari Jalan Tol Trans-Sumatera (JTTS) yang membentang dari Provinsi Lampung hingga Aceh, dan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi seluruh provinsi di wilayah Sumatera.

Tol Padang-Pekanbaru dijadwalkan mulai beroperasi pada 2025, namun permasalahan pertanahan yang kompleks di Sumbar membuka kemungkinan target tersebut akan sulit tercapai. Padahal, ruas tol Padang-Pekanbaru ini masuk dalam proyek strategis nasional yang harus mendapat prioritas.

“Tidak hanya itu, jika selesai, jalan tol yang menghubungkan Sumatera Barat dan Riau ini akan menjadi salah satu jalan tol terpanjang di Indonesia, karena terpanjang di Indonesia dan menjadi keunggulan.

“Kami minta Pemprov Sumbar serius menangani semua persoalan, jangan ditunda-tunda lagi, semuanya harus cepat,” ujarnya.

Dia mengatakan kuncinya adalah koordinasi gubernur dengan bupati dan walikota yang terkena dampak pembangunan untuk berhubungan dengan tokoh adat. ninjak mamak, tokoh masyarakat setempat.

“Sebagai pemimpin di setiap daerah, terutama untuk percepatan langkah pembebasan lahan,” ujarnya.

Artikel sebelumyaWakil Ketua MPR: Perlu pemahaman yang utuh tentang RUU TPCC
Artikel berikutnyaPembicara Walikota Makassar pada Dialog Pemimpin Kota ASEAN 2022