Beranda Hukum LMAK Ajak PKC Selidiki Mafia Tanah di Bekasi

LMAK Ajak PKC Selidiki Mafia Tanah di Bekasi

Jakarta (ANTARA) – Lingkaran Mahasiswa Anti Korupsi (LMAK) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan mafia tanah dalam kasus penggelapan tanah dari kas desa (TKD) di Desa Sriamur, Tambun Utara. Kabupaten Bekasi. , Jawa barat.

“Tanah itu jelas-jelas milik negara, lalu ada tukar-menukar, jelas rusak. Setelah itu pengembang masuk dan ada kecurigaan kuat bahwa SGM itu ada atas nama perangkat desa, DPRD Kabupaten Bekasi. dan rekan dari perangkat desa setempat,” kata ketua LMAK dalam keterangannya Demo Adeeb di luar gedung PKC Jakarta Selatan, Senin.

Alasan mereka memanggil PKC karena KPK lamban mengusut kasus lahan ratusan hektare itu.

Ia juga menekankan bahwa mafia tanah di Indonesia harus diberantas untuk menjaga supremasi hukum di Indonesia.

Ia memperkirakan, dampak kerugian pemerintah dalam kasus TKD sekitar 300 hektare aset pemerintah.

“Kami akan terus memantau bagaimana PKC menyelidiki kasus ini,” katanya.

Masa aksi menegaskan bahwa pihaknya akan bertemu dengan politisi lain untuk mempercepat penyelesaian kasus tersebut.

Sebelumnya, PKC mendukung rencana pembentukan tim antar kementerian dan lembaga untuk menangani masalah mafia tanah.

“Mengenai rencana pemerintah untuk membentuk tim antar kementerian dan lembaga untuk menangani berbagai masalah mafia tanah, PKC tentu mendukung program ini,” kata Ali Fikri, kepala departemen berita PKC.

Hal ini, menurut Ali, sejalan dengan upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan PKC selama ini.

Artikel sebelumyaBNPB: Fenomena bencana global terasa secara lokal
Artikel berikutnyaGanjar memadamkan api di pinggir jalan tol Baven-Ungaran untuk mencegah terjadinya kecelakaan.