Beranda News Maaruf Kahyono: Peran DPD Bisa Sumbang Kesejahteraan Manusia human

Maaruf Kahyono: Peran DPD Bisa Sumbang Kesejahteraan Manusia human

Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal MPR Maaruf Kahiono mengatakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPD) sebagai salah satu lembaga negara berperan dalam menjamin kesejahteraan rakyat.

Maaruf, dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin, menjelaskan bahwa keberadaan DPD sebagai representasi daerah dapat menjadi jembatan aspirasi dan pemantapan kepentingan daerah dalam mengembangkan kebijakan nasional yang berfokus pada tumbuhnya demokratisasi dan kesejahteraan daerah. komunitas.

“Hal ini dapat tercapai jika DPD mengoptimalkan perannya dalam sinergi kebijakan pembangunan daerah dan nasional secara komprehensif, terpadu dan berkelanjutan,” jelas Maaruf.

Maaruf mengatakan, dalam membahas optimalisasi peran DPD perlu dilihat dalam perspektif yang lebih luas, mengingat latar belakang pembentukannya baik dari segi historis maupun filosofis dan sosiologis, sehingga dapat melihat peran dan fungsinya secara komprehensif. dan secara holistik. …

“Oleh karena itu, pembicaraan tentang optimalisasi peran DPD harus dikembalikan pada konteks yang melandasi pembentukannya, yakni pada terwujudnya cita-cita negara tunggal, cita-cita negara demokrasi dan cita-cita supremasi hukum, ” dia berkata. Kepala keluarga lulusan sekolah hukum.

Maruf Kahiono mengatakan, pada tataran suprastruktur politik negara, DPD juga memegang peranan penting, yaitu sebagai kekuatan penyeimbang dalam pelaksanaan check and balances antar lembaga negara. Sekarang tidak ada lagi satu lembaga dengan kekuasaan yang sangat kuat, semua lembaga negara memiliki kedudukan yang setara, yang membedakan adalah fungsinya yang lebih unggul dari amanat konstitusi.

“Sistem checks and balances tentunya bukan dalam rangka intervensi, apalagi campur tangan dalam kegiatan lembaga negara, tetapi dalam rangka menciptakan sinergi, kerjasama, kerja bersama dalam kerangka satu visi untuk mencapai tujuan. tujuan nasional,” jelas Maaruf.

Maaruf menjelaskan bahwa dalam konteks demokratisasi, DPD hadir sebagai instrumen yang mewakili suatu daerah, mewakili ruang hidup (region), sehingga pada dasarnya prinsip-prinsip dasar demokrasi Abraham Lincoln (rakyat, rakyat dan untuk rakyat) dapat dilaksanakan. dalam penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia. Asas bahwa semua orang harus terwakili adalah inti dari demokrasi ala Indonesia yang sebenarnya, yaitu perintah keempat, yaitu demokrasi yang dipandu oleh kebijaksanaan dalam diskusi perwakilan.

“Dalam konteks demokrasi Indonesia, setiap orang terwakili, kepentingan rakyat tidak diabaikan, seperti dalam sistem MPR sebelumnya, ada perwakilan daerah dan perwakilan kelompok. Sekarang sudah ada Dewan Perwakilan Daerah, jadi kami berharap semuanya terwakili, semua golongan dan golongan dari segi filosofis harus terwakili melalui perwakilan DPD,” kata Maaruf.

Dengan fungsi keterwakilan yang sangat luas, lanjut Maruf, keberadaan DPD juga harus mampu berperan mewujudkan desentralisasi dan otonomi daerah. Desentralisasi dan otonomi daerah merupakan aspek yang sangat penting karena berkaitan dengan terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa.

“Untuk itu, dengan menggunakan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, DPD sebagai lembaga legislatif harus berperan dalam mensinergikan kebijakan pembangunan daerah dan pusat,” harap Maaruf.

Selain itu, tambah Ma’ruf, DPD juga berperan dalam menyatukan keberagaman dan kohesi sosial masyarakat. Sebagai bangsa yang majemuk, perbedaan dan sifat perbedaan adalah hal yang luar biasa. Tanpa tata kelola yang baik, eksklusivitas yang keras akan berubah menjadi konflik sosial dan ketidakpercayaan publik.

“Ini bisa mengancam persatuan dan kesatuan bangsa,” katanya.

Maaruf menyatakan, jika hanya melihat kekuasaan DPD sebagaimana tercantum dalam Pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tentu akan dibatasi oleh mandat imperatif dan pembagian kekuasaan. Oleh karena itu, DPD perlu dilihat dalam konteks sistem pemerintahan. Bukankah para pendiri bangsa mengingatkan bahwa semangat penyelenggara negara lebih penting?

Mengacu pada ruang hidup, kepulauan, perbatasan, sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya. Semua ini penting. Ini bangsa yang besar, ini tidak bisa dilakukan sendiri, ada hubungan kelembagaan yang perlu dioptimalkan, tentunya ini harus dalam kerangka konstitusi.

“Menurut saya, inilah peran senator,” tegas Maruf.

Maaruf memberikan penegasan mengenai implementasi peran DPD dalam kebijakan hukum kebijakan pembangunan daerah, yang harus sinergis dengan kebijakan pembangunan nasional, serta upaya DPD untuk menyatukan keyakinan agama terkait radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. …

Hal itu disampaikan Maaruf Kahiono dalam webinar “Optimalisasi Fungsi Legislatif Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Rangka Penguatan Demokrasi di Indonesia”, Sabtu (7 Oktober).

Artikel sebelumyaPGR BBMKG: 45 gempa bumi melanda Sumatera Utara-Aceh pada minggu kedua Juli
Artikel berikutnyaTim BKSDA menemukan racun di bangkai gajah yang dipenggal kepalanya di Aceh