Beranda Hukum MAKI melaporkan Djokovi ke Jaksa Agung S.T. Burkhanuddin

MAKI melaporkan Djokovi ke Jaksa Agung S.T. Burkhanuddin

Jakarta (ANTARA) – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) memberi tahu Presiden Joko Widodo bahwa Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin tidak mendengar desakan masyarakat untuk mengajukan banding atas putusan banding Penangki Sirna Malasari.

“Ini merupakan upaya terakhir karena Kejagung seolah tidak mendengarkan desakan masyarakat yang meminta kejaksaan untuk mengajukan banding atas putusan kasasi Penangki Sirna Malasari yang diyakini telah melanggar rasa keadilan masyarakat,” kata koordinator MAKI Bonyamin. Saiman dalam pesan singkat yang diterima ANTARA, Senin.

MAKI, kata dia, mengajukan pengaduan kepada Jaksa Agung Presiden Joko Widodo (Djokovi) melalui situs Report President, yang dikelola oleh Administrasi Kepresidenan.

Menurut Bonyamin, bukan berarti presiden mencampuri hukum. Namun, ini wajar, karena jaksa agung adalah jabatan setingkat menteri, yang tanggung jawabnya ada di presiden.

“Jadi, Presiden harus mengeluarkan perintah kepada Jaksa Agung jika dianggap tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat,” kata Bonyamin.

Menurut Bonyamin, kejaksaan belum memutuskan untuk mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengurangi hukuman Penanga dari 10 menjadi empat tahun, sebagai alasan berbelit-belit.

Dalam laman Lapor Presiden, pengaduan yang diajukan MAKI berbunyi: “Kami mengadukan kepada Jaksa Agung karena tidak memerintahkan Jaksa Agung untuk mengajukan banding dan meminta Yang Mulia Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, untuk menegurnya. dan memerintahkan kepada Mahkamah Agung RI untuk mengajukan banding atas putusan kasasi oleh Penangi Sirna Malasari.”

“Saya berharap Presiden mendengarkan aspirasi rakyat dan segera memerintahkan jaksa agung untuk mengajukan banding,” kata Bonyamin.

Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Riono Budisantoso, mengatakan pihaknya masih mempelajari banding PT DKI Jakarta terhadap Penangka.

Dia mengatakan, kejaksaan belum memutuskan kasasi ke Mahkamah Agung.

“Masih ada waktu untuk mengambil keputusan,” kata Riono, Rabu (23/6).

Sementara itu, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAMPidsus) Ali Mukartono mengatakan tidak akan mengajukan banding karena kasus Penangi tidak merugikan negara. Namun, keputusan banding atau tidak banding masih menunggu di Kejaksaan Tinggi Jakarta Pusat.

Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta telah mengurangi hukuman Jaksa Penangka Sirna Malasari dari 10 menjadi 4 tahun penjara karena menerima suap, persekongkolan, dan pencucian uang.

Sejumlah pertimbangan pun disampaikan majelis hakim, sehingga hukuman Penangki berkurang lebih dari setengahnya. Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan setuju untuk diberhentikan dari jabatannya sebagai jaksa, sehingga dapat diharapkan bahwa ia akan berperilaku sebagai warga negara yang baik.

Pertimbangan lain bagi terdakwa adalah bahwa ibu dari anak yang masih dalam usia dini (empat tahun) tersebut berhak mendapatkan kesempatan untuk mengasuh dan menyayangi anaknya hingga tumbuh dewasa.

Artikel sebelumyaBSSN: 448.491.256 serangan siber terjadi pada Januari-Mei 2021.
Artikel berikutnyaBangka ciptakan 3 zona OPD antikorupsi