Beranda Hukum Mantan pejabat Kementerian Sosial itu mengaku takut mengingkari perintah mantan Menteri Sosial...

Mantan pejabat Kementerian Sosial itu mengaku takut mengingkari perintah mantan Menteri Sosial Giuliari itu.

Jakarta (ANTARA) – Mantan Kepala Biro Umum Kementerian Sosial, Adi Vahyono, mengatakan pejabat tingkat pertama di Kementerian Sosial seharusnya bisa mengambil langkah antisipasi terhadap permintaan “biaya” yang diminta mantan Menteri Sosial itu. Bidang Sosial Juliari Batubara. tetapi mereka tidak melakukannya karena takut mengabaikan perintahnya.

“Saya takut ketika mendapat perintah dari menteri, maka saya laporkan perintah tersebut kepada atasan saya yaitu Sekjen dan Diryenyamsos dengan harapan pejabat eselon 1 bisa mengambil tindakan pencegahan, jelas ini tidak dilakukan, mereka biasanya biarkan saja dan malah takut kepada menteri,” kata Adi membacakan nota pembelaan (pleidoi) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Typikor) Jakarta, Jumat.

Dalam kasus ini, Adi Vahyono seharusnya divonis 7 tahun penjara plus denda Rp 350 juta, ditambah 6 bulan penjara, karena terbukti menjadi perantara dalam menerima suap senilai Rp 32,482 miliar dari 109 perusahaan. .memberikan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar COVID-19.

“Atau bahkan mereka memiliki pemikiran untuk menikmati bersama, yang pada akhirnya adalah tebakanku. Mengapa ini sangat merendahkan? Suatu ketika menteri menghargai saya, marah kepada saya.

Adi Vahiono, saat peristiwa pengadaan bansos terjadi, merupakan pejabat lapis ketiga yaitu Kepala Biro Umum sekaligus Pj Direktur PSKBS, serta Pejabat Pembuat Komitmen. (PPK) untuk pengadaan bantuan sosial kebutuhan pokok sehubungan dengan COVID-19 periode Oktober-Desember 2020.

Namun, Adi mengaku ingin dimintai pertanggungjawaban atas pekerjaan ini, sehingga dia juga ingin menyelesaikan pekerjaan dasar pemberian bantuan pangan COVID-19.

“Menjelang akhir tahap pertama, sekitar bulan Juni, CEO Sosial dan Kesejahteraan menelepon saya bahwa proyek selesai dan saya menerima ucapan terima kasih, saya merasa lega dan meminta untuk pergi, tetapi ternyata proyek itu diluncurkan kembali dan saya diminta untuk terus bekerja atas arahan menteri saat itu,” tambahnya.

Adi mengatakan bahwa dia hanya salah satu dari mereka yang diperintahkan untuk memungut “biaya” 10.000 rupee per parsel.

“Selain saya, tim teknis menteri juga mendapat perintah atas nama Kuku Ari Wibowo. Bahkan pada awalnya, saya juga menerima pesanan dari Kuku. Jooko Santoso,” kata Adi.

Adi menilai dirinya bukanlah pelaku yang memungut uang, menyimpan, mencatat, atau membuat laporan tertulis tentang pemungutan biaya.

“Saya tidak terlibat dalam pekerjaan sejak awal, pada tahap perencanaan. Saya terus mengembangkan program yang telah disiapkan sebelumnya. Saya tidak ikut menentukan jenis barangnya, kualitas barangnya, harga barangnya, ‘tas kadonya’ atau angkutnya,” kata Adi.

Adi mengatakan, kerja bansos sangat menyita waktu dan sangat fokus.

“Saya kebanyakan ke gudang, di lapangan, di RT/RW, sedangkan tingkat partisipasi dan penyebaran COVID-19 masih sangat tinggi untuk menular ke saya. Ini tidak menghalangi saya untuk memantau bansos,” ujarnya. tambah Adi.

Soal kualitas bansos, Adi mengatakan tidak bisa disamaratakan.

“Ada banyak produk ‘bermerek’ di luar sana, tapi kalau kurang dikenal di pasaran, saya pastikan produk itu sudah mendapat persetujuan edar BPOM. Ada kesulitan dalam memperoleh barang “bermerek”, sarana produksi dan saluran distribusi barang, karena banyak instansi pemerintah pusat dan daerah memberikan bantuan sosial dengan barang yang hampir sama, dan kapasitas produksi untuk distribusi dan distribusi sudah ditentukan, ”jelas Adi .

Adi juga mengaku tidak menetapkan kuota untuk pemasok barang karena alokasi kuota tersebut diberikan saat membeli bantuan sembako pada Mei-September 2020.

“Saya telah menjadi korban pengembangan proyek yang diabaikan oleh menteri dan pejabat lainnya. Saya tidak menerima “penghargaan”, promosi atau jabatan, hanya tanggung jawab atas pelayanan dan “kinerja” agar tidak terjadi “kekacauan”. “Di masyarakat, jika proyek bansos gagal dan banyak masalah,” kata Adi.

Dalam hal ini, terbukti Adi Vahyono bersama Mateus Joko Santoso selaku PPK bantuan sosial periode April-Oktober 2020 bersama Menteri Sosial 2019-2020 Giuliari P. Batubara menerima suap dari Harry Van Sidabucque sebesar Rp1,28 miliar. , dari Ardian Iskandar Maddanatiya Rp 1,95 miliar dan dari pemberi bantuan sosial lainnya Rp 29,252 miliar, sehingga totalnya menjadi Rp 32,482 miliar.

Tujuan suap itu agar Juliari menunjuk PT Pertani (Persero) dan PT Mandala Hamonangan Sude yang diwakili Harry Van Sidabukke, PT Tigapilar Agro Utama diwakili Ardian Iskandar dan beberapa pemasok barang lainnya sebagai pemasok bantuan sembako.

Dalam kasus ini, Mateus Joko Santoso divonis 8 tahun penjara dan Juliari Batubara divonis 11 tahun penjara.

Artikel sebelumyaWakil Ketua DPD: RUU BUMDes penting disahkan untuk memperkuat ekonomi pedesaan.
Artikel berikutnyaLaNalla: Optimalkan Postingan Desa untuk Lawan COVID-19