Beranda Nusantara Mempercepat pengelolaan kehutanan dan limbah untuk memerangi perubahan iklim

Mempercepat pengelolaan kehutanan dan limbah untuk memerangi perubahan iklim

Jakarta (ANTARA) – Pada 7 Oktober 2021, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi Pajak yang mengatur tentang pengenaan pajak baru, yaitu pajak karbon.

Pajak karbon adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi bahan bakar berdasarkan kandungan karbonnya.

Pemerintah akan memberlakukan pajak karbon sebesar Rp 30 per kilogram setara karbon dioksida (CO2e), yang akan berlaku mulai April 2022, dan akan dikenakan pada sektor energi batubara antara tahun 2022 dan 2024.

Pemberlakuan pajak karbon merupakan salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mempercepat upaya mitigasi dampak perubahan iklim dan mencapai tujuan pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK), sebagaimana dituangkan dalam Kontribusi yang ditunjuk nasional (NDC).

Indonesia sebagai salah satu negara yang meratifikasi Paris Agreement sangat menyadari pentingnya upaya memerangi perubahan iklim.

Lakshmi Dwanti, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), mengatakan perubahan iklim tidak hanya akan berdampak pada masyarakat, tetapi juga ekosistem negara.

Salah satu ekosistem yang terkena dampak adalah mangrove (bakau) dengan kenaikan suhu udara dan permukaan laut, dan perubahan curah hujan secara umum akan mempengaruhi ekosistem mangrove dan jasa ekosistem terkait. Hal ini juga akan berdampak pada masyarakat sekitar yang bergantung padanya.

Pemerintah telah melakukan beberapa langkah, dimulai dengan restorasi mangrove sebagai bentuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Dari perspektif mitigasi, mangrove dapat mengeluarkan karbon biru atau karbon dioksida. karbon biru menyerap dan menyimpan karbon di bawah tanaman.

Sedangkan dari sisi adaptasi, diperlukan ekosistem mangrove yang sehat untuk melindungi masyarakat dari dampak kenaikan muka air laut, seperti gelombang dan arus laut yang meningkat.

“Keberadaan ekosistem mangrove yang baik dan sehat diharapkan sangat tahan terhadap perubahan iklim. Hal ini akan membantu masyarakat sekitar ekosistem mangrove untuk lebih beradaptasi dengan perubahan iklim,” kata Lakshmi.

Mengurangi deforestasi

Ketua Kelompok Kerja Restorasi Gambut dan Mangrove Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) Noviar menjelaskan, pihaknya sudah menyusun roadmap percepatan restorasi mangrove pada 2024.

Beberapa upaya yang tertuang dalam roadmap tersebut antara lain menjaga kondisi mangrove tetap baik, memperbanyak mangrove yang sudah dimanfaatkan, dan merestorasi mangrove kritis.

Peta jalan BRGM bertujuan untuk memulihkan 120.000 hektar ekosistem mangrove terbuka atau jarang, meningkatkan 180.000 hektar tutupan jarang hingga sedang, dan mempertahankan 300.000 hektar tutupan padat.

Tidak hanya karena ekosistem gambut, kehutanan juga menjadi salah satu sektor yang menjadi pusat perhatian dalam upaya memerangi perubahan iklim. Hal ini karena kehutanan merupakan penyumbang terbesar dari target pengurangan gas rumah kaca.

Dari target 29 persen untuk wirausaha, sektor kehutanan diproyeksikan turun 17,2 persen, energi 11 persen, limbah 0,38 persen, pertanian 0,32 persen, dan industri 0,10 persen.

Ketika mencapai pengurangan 41 persen dengan bantuan internasional, sektor kehutanan harus berkontribusi 24,1 persen. Sektor energi menyumbang 15,5 persen, limbah 1,40 persen, industri 0,11 persen dan pertanian 0,13 persen.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk melestarikan tutupan hutan adalah dengan menghentikan penerbitan izin baru perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan. Meski moratorium perizinan berakhir pada 19 September 2021, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Nurbaya berencana untuk lebih lanjut menghentikan perizinan.

Satu langkah diambil karena pemerintah berkomitmen untuk pengambilalihan yang bersih atau wastafel bersih karbon pada tahun 2030 di sektor kehutanan dan tata guna lahan (FOLU), sebagaimana dituangkan dalam Strategi Jangka Panjang untuk Pengurangan Karbon dan Ketahanan Iklim (LTS-LCCR) 2050.

LTS-LCCR 2050, yang, bersama dengan versi terbaru dari NDC, dipresentasikan menjelang Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP26) ke-26 pada November 2021, juga menyoroti komitmen Indonesia untuk mencapai puncak emisi gas rumah kaca pada tahun 2030.

Langkah-langkah ini mulai membuahkan hasil: pada 2019-2020, deforestasi turun 115.000 hektar, sebesar 78 persen, tingkat pengurangan deforestasi terendah sejak 1990.

Luas kebakaran hutan dan lahan juga mengalami penurunan. Data KLHK menunjukkan 160.104 hektare lahan terbakar pada 2021. Jumlah tersebut masih lebih rendah dibandingkan luas yang terbakar pada tahun 2020, yaitu 296.942 hektar dan 1.649.258 hektar pada tahun 2019.

Restorasi lahan juga sedang berlangsung: 3,74 juta hektar lahan gambut direstorasi melalui kegiatan penggenangan ulang dan pengembangan pengelolaan gambut di 600.000 hektar area komunal.

Pada tahun 2020, 1,53 juta hektar hutan dan lahan direhabilitasi dan 18 ribu hektar hutan bakau direstorasi.

Sektor sampah

Perubahan iklim tidak hanya terkait dengan karbon dari penurunan hutan, lahan gambut, ekosistem mangrove, tetapi juga emisi dari sektor energi.

Namun, ada masalah emisi akibat pengelolaan sampah yang tidak tepat seperti penggunaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA). tempat pembuangan sampah terbuka atau tempat pembuangan sampah terbuka dan pembakaran liar.

Beberapa upaya yang perlu dilakukan untuk mengurangi dampak sampah yang diolah di TPA, yaitu sampah dikomposkan, daur ulang melalui tong sampah atau tempat pembuangan sampah 3R, dan pemanfaatan sampah menjadi kompos. berasal dari sampah Ughl (RDF) – bahan bakar yang diperoleh dari berbagai jenis limbah.

Pengurangan emisi metana juga dilakukan melalui penggunaan gas TPA (LFG) memulihkan apa yang diimbangi dengan rehabilitasi TPA tempat pembuangan sampah terbuka Menjadi sanitasi

Mengacu pada target NDC 2030 untuk sektor persampahan, maka target penurunan emisi gas rumah kaca pada tahun 2020 adalah 1.279.467 ton CO2-eq. Sementara itu, capaian penurunan emisi sektor persampahan perkotaan pada tahun 2020 sebesar 111.890 ton CO2-eq.

Menurut Direktur Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Novrizal Tahar, ada hasil 100 kali lebih banyak untuk mencapai target 2030 daripada yang dibutuhkan pada 2020.

“Dalam sepuluh tahun ini tentunya harus kita tingkatkan akselerasinya,” kata Novrizal.

Untuk itu, rencana NDC 2030 untuk sektor persampahan berfokus pada intervensi dalam pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah dan mendorong penerapan ekonomi sirkular.

Salah satu contoh pembangunan fasilitas itu sendiri adalah pemanfaatan sampah menjadi energi melalui pembangunan fasilitas di 12 kota. Pembangunan infrastruktur waste-to-power diperkirakan dapat mendaur ulang 18.000 ton sampah per hari dan berpotensi mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 4.243 juta ton setara CO2 per tahun.

Selain itu, ada rencana daur ulang sampah yang akan dikomposkan kembali atau didaur ulang. Ada juga tujuan untuk menggunakan kertas bekas untuk mengubahnya menjadi bahan yang dapat didaur ulang, dan Novrizal mengatakan pihaknya berencana untuk memproduksi semua bahan baku di dalam negeri pada tahun 2030.

Tujuan lain yang harus dicapai untuk mencapai tujuan pengurangan emisi di sektor persampahan adalah penghapusan tempat pembuangan sampah. tempat pembuangan sampah terbuka… Untuk mencapai hal tersebut salah satunya dilakukan dengan pendekatan Adipur, dimana daerah yang memiliki TPA tempat pembuangan sampah terbuka tidak akan menerima penghargaan lingkungan.

Dengan demikian, diharapkan tidak ada lagi TPA terbuka di 514 kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2030. *

Artikel sebelumyaLaNyalla siap membela dan memenuhi aspirasi UU Perubahan Desa.
Artikel berikutnyaPKP: Jadwal Pilkada 2024 Lebih Moderat