Beranda News Mendagri sedang melihat anggaran negara daerah untuk memprioritaskan pemotongan. "keterbelakangan pertumbuhan"

Mendagri sedang melihat anggaran negara daerah untuk memprioritaskan pemotongan. "keterbelakangan pertumbuhan"

Pemimpin daerah perlu benar-benar serius dan menjadikan program percepatan pengurangan kesenjangan pertumbuhan ini sebagai prioritas.

Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan perhatian serius kepada setiap kepala daerah agar mengalokasikan anggaran untuk percepatan pengurangan stunting pada anak atau anak. keterbelakangan pertumbuhan

Hal itu dikomunikasikan kepada Tito, memberikan arahan kepada Rapat Koordinasi Nasional (Racornas) untuk mempercepat tindakan preventif. Keterlambatan pertumbuhan 2021 praktis hari Senin.

“Bagi pemerintah daerah yang belum mengalokasikan APBD-nya, meskipun ada kendala keterbelakangan pertumbuhan Masalah serius di daerahnya, Kemendagri akan benar-benar melihat anggaran daerah, bapak ibu (kepala daerah), agar benar-benar menyusun anggaran dan menyusun program dalam rangka pengurangan keterbelakangan pertumbuhan di daerahnya masing-masing,” kata Tito.

Tito juga mengingatkan para kepala daerah bahwa anggaran tersebut dimaksudkan untuk mempercepat pengurangan jumlah pegawai. keterbelakangan pertumbuhan wilayah ini masih rendah atau di bawah rata-rata nasional untuk secara serius menangani masalah ini.

“Sekali lagi, untuk benar-benar serius dan mengembangkan program untuk mempercepat perampingan keterbelakangan pertumbuhan ini adalah prioritas. Bawa ini ke dalam anggaran Anda, tuan dan nyonya, dalam jumlah yang cukup dan kami akan memastikanpertimbangan,” jelasnya.

Fiskal 2021 untuk mempercepat perampingan jumlah karyawan keterbelakangan pertumbuhanTito menyebut tiga provinsi dengan anggaran pengolahan keterbelakangan pertumbuhan tertinggi adalah Kalimantan Tengah (Rp 64,95 miliar), Jawa Tengah (Rp 42,18 miliar), dan Papua (Rp 31,48 miliar).

Dia mencatat, daerah masih belum mengalokasikan anggaran untuk mempercepat perampingan. keterbelakangan pertumbuhan yaitu Papua, DKI Jakarta dan Bengkulu.

“DKI Jakarta Rp 0,25 miliar karena potensi masalah” keterbelakangan pertumbuhanIni bukan masalah besar, dan Bengkulu bernilai sekitar Rs 0,35 miliar, ”katanya.

Tito berharap pemerintah daerah lebih serius menangani masalah perampingan ini. keterbelakangan pertumbuhan di daerah untuk mencapai target pengurangan 14 persen pada akhir 2024.

“Saya berharap pemerintah daerah akan lebih serius mendukung program ini untuk mengurangi jumlah keterbelakangan pertumbuhandidorong oleh pemerintah pusat, sehingga hasilnya semakin baik dari tahun ke tahun,” ujarnya.

Artikel sebelumyaLSM Lodaya Bangkitkan Seniman Melalui Lomba Tari Jaipong Bedog Lubuk
Artikel berikutnyaGubernur Papua Barat imbau parpol aktif vaksinasi