Beranda News Mendagri terbitkan SE untuk PPKM Monitoring dan Percepatan Vaksinasi

Mendagri terbitkan SE untuk PPKM Monitoring dan Percepatan Vaksinasi

Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian telah menerbitkan Surat Edaran Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) (SE) dan Percepatan Penyediaan Vaksin.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Jakarta mengeluarkan SE nomor 440/3929/SJ pada Minggu 18 Juli 2021 untuk berpidato di depan para gubernur, gubernur, bupati/walikota di seluruh Indonesia.

Gubernur, Bupati/Walikota dihimbau melakukan beberapa langkah untuk mendukung pelaksanaan PPKM pencegahan penyebaran COVID-19, dengan tetap mengutamakan kesehatan/keselamatan manusia dan percepatan pemberian vaksin kepada masyarakat.

Pertama, secara berkala menilai pemantauan pelaksanaan PPKM di wilayahnya untuk mengetahui tingkat efektifitas dalam pengendalian penularan kasus COVID-19.

Kedua, mengefektifkan pemeringkatan Satpol PP di daerahnya sehingga mengedepankan langkah-langkah profesional, humanistik dan persuasif dalam pelaksanaan PPKM.

Memantau pelaksanaan PPKM sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang PPKM yaitu penegakan hukum/disiplin yang tegas namun santun dan simpatik bagi masyarakat yang melanggar ketentuan PPKM dan yang dilarang menggunakan kekerasan yang dapat melanggar hukum.

“Dalam melaksanakan hal tersebut di atas, untuk terus bersinergi dengan jajaran TNI/Polri dan unsur Forkopimda terkait lainnya,” demikian bunyi alinea 2 huruf c dalam surat edaran tersebut.

Ketiga, para pemimpin daerah juga diminta membantu masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi akibat dampak pandemi COVID-19 dan dampak pelaksanaan PPKM.

Antara lain, cara menyediakan masker, pensanitasi tangan atau hand sanitizer, bantuan sembako dan suplemen gizi sehat yang disesuaikan dengan kondisi/kemampuan keuangan daerah.

Keempat, SE mendorong percepatan pengiriman vaksin. Gubernur berhak mengalihkan distribusi kebutuhan vaksin dari daerah dan kota yang kelebihan vaksin ke daerah yang kekurangan vaksin.
distribusi vaksin.

Gubernur juga berwenang untuk memerintahkan dinas kesehatan agar tidak menyimpan/menimbun vaksin dan segera memberikan vaksin kepada masyarakat sesuai skala prioritas.

Kelima, melakukan adopsi 5M secara masif (menggunakan masker, cuci tangan, menjaga jarak, menghindari keramaian dan mengurangi mobilitas) dan mendistribusikan masker ke masyarakat yang lebih luas dengan anggaran yang terjangkau.

Pimpinan daerah juga diminta untuk melaporkan pelaksanaan surat edaran menteri tersebut kepada Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen Bina Pemerintahan Daerah di Kementerian Dalam Negeri.

Artikel sebelumyaKepala BIN menyalurkan bantuan sembako kepada warga PMKM yang terdampak bencana
Artikel berikutnyaAnggota DPR usul tidak perpanjang PMKM darurat