Beranda News Mengenal empat komponen sistem pertahanan dan keamanan nusantara.

Mengenal empat komponen sistem pertahanan dan keamanan nusantara.

Jakarta (ANTARA). Sebagai jantung negara, ibu kota harus memiliki sistem pertahanan dan keamanan yang kuat, terutama di tengah pergolakan politik global yang semakin gencar. Seperti yang tercermin dalam konflik antara Rusia dan Ukraina, dan bagaimana Taliban berhasil menduduki Afghanistan.

Taktik menduduki suatu negara sering dikaitkan dengan pendudukan ibukota. Hal ini menunjukkan bahwa ibu kota merupakan tempat yang sangat penting bagi kedaulatan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia.

Kini, dengan disahkannya UU Ibu Kota Negara Nomor 3 Tahun 2022, pusat pemerintahan resmi berpindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Persiapan yang dilakukan pemerintah untuk memastikan kelancaran proses serah terima tersebut tidak main-main.

Salah satu persiapan yang menjadi fokus langkah tersebut adalah pembuatan masterplan atau rencana induk sistem pertahanan dan keamanan ibu kota terbaru Indonesia, yaitu Nusantara.

Indonesia tidak bisa meremehkan sistem pertahanan ibu kota barunya. Hal ini mempertimbangkan berbagai jenis ancaman yang menyambut pengalihan ini, yaitu ibu kota yang berbatasan darat dengan Malaysia sepanjang 2.062 km, ibu kota yang berada dalam radius penerbangan ICBM atau ICBM, dalam radius rudal hipersonik milik suatu negara tertentu.

Dengan demikian, Pemerintah dan perangkat pendukungnya telah membentuk arsitektur sistem pertahanan dan keamanan ibu kota negara, dengan menggunakan empat komponen utama, yaitu komponen intelijen, pertahanan, keamanan, dan siber.

Pemerintah menggunakan keempat pilar tersebut sebagai pilar sistem pertahanan dan keamanan Indonesia.

Empat komponen utama

Direktur Pertahanan dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas RI Bogat Vidyatmoko mengatakan, empat komponen utama arsitektur pemerintahan dan sistem keamanan ibu kota negara didasarkan pada kajian ancaman pertahanan dan pelanggaran keamanan yang mungkin terjadi. muncul di ibu kota negara.

Komponen pertama adalah kecerdasan. Komponen ini dirancang untuk mendeteksi ancaman dan tantangan secara dini, yang kemudian mengingatkan pihak terkait terlebih dahulu untuk melakukan tindakan preventif, deterrent, dan countermeasures.

Petugas intelijen yang bertanggung jawab akan menyajikan analisis situasi, serta rekomendasi tentang langkah dan kebijakan yang paling tepat untuk diambil oleh pemerintah.

Selain itu, komponen kedua adalah perlindungan. Pasal 30 UUD 1945 mengarahkan bahwa upaya negara untuk pertahanan dan keamanan dilakukan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Shishankamrata) dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai kekuatan utama. , maka rakyat sebagai kekuatan utama pendukung kekuasaan.

Komponen ini bertugas menegakkan Doktrin Sishankamrat, serta melancarkan strategi pertahanan negara yang menggunakan seluruh kekuatan dan kemampuan komponen militer dan nonmiliter secara terpadu dan terpadu.

Strategi yang dicanangkan komponen ini meliputi strategi penahanan yang bersifat populis, regional dan universal. Doktrin Shishankamrata juga menyiratkan partisipasi penuh dari semua departemen dan badan negara non-departemen dalam memastikan keamanan negara.

Komponen defensif tidak terbatas pada doktrin dan strategi sishankamrata, tetapi juga terdiri dari postur defensif. Menurut laman resmi TNI, kemampuan pertahanan negara merupakan perwujudan wajah kekuatan pertahanan negara yang diwujudkan dalam keterpaduan kekuatan, serta kemampuan dan pengerahan sumber daya nasional yang diselenggarakan dalam sistem pertahanan negara.

Posisi pertahanan negara memiliki kemampuan untuk melakukan pencegahan, halangan, penghancuran, pemulihan, dan operasi tempur nonmiliter (OMSP).

Komponen pertahanan bertanggung jawab atas analisis misi, pengembangan rencana aksi (COA), dan implementasi COA.

Komponen ketiga adalah komponen keamanan. Berbeda dengan komponen pertahanan yang lebih menitikberatkan pada perlindungan kedaulatan Indonesia dari serangan militer, komponen keamanan lebih menitikberatkan pada situasi keamanan dalam negeri.

Komponen keamanan meliputi keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, dan pelayanan yang diberikan oleh aparat penegak hukum kepada masyarakat.

Komponen ini mendukung keamanan cerdasyaitu, sistem keamanan kota modern berbasis kemajuan teknologi, keterlibatan masyarakat, dan keterlibatan mitra keamanan internal.

Keamanan Cerdas memiliki dua tujuan, yaitu keamanan digital dan keamanan pribadi. Pemerintah berharap dengan mengamankan dua target tersebut, ibu kota negara bisa menjadi kota yang aman dan damai.

Komponen terakhir adalah komponen cyber. Komponen ini menjaga kerahasiaan data, memastikan integritas pengelolaan data, dan memastikan data tersedia untuk dijalankan. keamanan cerdas dan maksimalkan kota Pintar.

Secara umum layanan kota Pintar membutuhkan ketersediaan data yang tinggi. Ini adalah kerentanan yang perlu dilindungi sebanyak mungkin. Dengan demikian, keamanan siber adalah masalah yang mendapat banyak perhatian dari pemerintah.

Tugas Komponen Cyber ‚Äč‚Äčadalah mendirikan National Security Operations Center (NSOC) atau Pusat Operasi Keamanan (SOC).

Ditegaskan Bogat, dalam menyusun rencana pokok sistem pertahanan dan keamanan ibu kota berdasarkan keempat komponen tersebut, Pemerintah berpijak pada prinsip ekonomi atau efisiensi ekonomi, serta produk berkualitas kualitas biaya.

Dia berharap itu rencana Umum sistem pertahanan dan keamanan ibu kota akan berjalan efektif dan mampu bertahan dari segala ancaman dan gangguan keamanan yang dapat mengganggu operasional IKN di kemudian hari.

Artikel sebelumyaWakil Ketua DPR: Seniman berperan dalam pembentukan karakter bangsa
Artikel berikutnyaSistem genap ganjil tetap beroperasi pada jalur Punchak-Chiandjur.