Beranda Hukum Menkumham: Pemda DKI, Jawa Barat dan Banten "panutan" P2HAM

Menkumham: Pemda DKI, Jawa Barat dan Banten "panutan" P2HAM

Jakarta (ANTARA) – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoli mengatakan pemerintah daerah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten akan panutan pengembangan pelayanan publik berbasis hak asasi manusia (P2HAM) sebagai contoh yang baik.

“Tiga pemerintah daerah diproyeksikan menjadi panutan (teladan) dalam pengembangan P2HAM di daerah,” kata Yasonna Hamonangan Laoli berdasarkan keterangan tertulis yang diterima, Sabtu di Jakarta.

Karena dianggap sebagai contoh yang baik dalam pengembangan P2HAM oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), tiga pemerintah daerah juga telah menerima penghargaan langsung dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memperingati Hari Hak Asasi Manusia Sedunia. Jakarta, Jumat (12/10).

“Bahkan dalam suasana yang masih memprihatinkan (akibat dampak pandemi COVID-19), pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terus melaksanakan berbagai program pemajuan hak asasi manusia, termasuk pemberian penghargaan atas prestasinya. prestasi dan prestasi.” Yasonna Hamonangan Laoli.

Penghargaan tersebut diharapkan dapat memotivasi pemerintah daerah di Indonesia untuk berprestasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di daerahnya.

Jasonna juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam mendukung dan melaksanakan program-program pemajuan HAM di Indonesia. Ia menjelaskan, pihak-pihak tersebut antara lain pemerintah, baik pusat maupun daerah, lembaga HAM independen, organisasi masyarakat sipil, dan komponen masyarakat.

“Mari kita terus meningkatkan peran aparat dan lembaga pemerintah serta bekerja sama dengan masyarakat sipil dan seluruh komponen masyarakat untuk selalu melindungi HAM dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,” kata Jasonna.

Selain itu, Mualimin Abdi, Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia pada Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa penghargaan tersebut diberikan sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2018 tentang penghargaan atas jasa publik di lapangan. dari hak asasi manusia.

Menurutnya, kriteria penilaian meliputi penilaian pelayanan publik, pertimbangan pengaduan pelanggaran hak asasi manusia, pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dan pelaksanaan kewajiban internasional di bidang perlindungan hak asasi manusia. Baik.

Khusus di Provinsi DKI Jakarta, penghargaan DKI diserahkan kepada Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

Penghargaan tersebut kemudian diserahkan kepada Bagian Pemeliharaan Daerah (UPTD) Terminal Bus Chikarang di Kabupaten Bekasi dan Otoritas Terminal Bus Chiledug di Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat. Di Provinsi Banten, penghargaan diserahkan kepada Puskesmas Singandar dan kantor Samsat Cikande.

Artikel sebelumyaPertimbangan kasus korupsi tahun 2021
Artikel berikutnyaBMKG mengimbau masyarakat mewaspadai potensi hujan lebat di Kabupaten Kupang