Beranda Hukum Menkumham serah terima paspor untuk keturunan Indonesia di Filipina

Menkumham serah terima paspor untuk keturunan Indonesia di Filipina

Jakarta (ANTARA) – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Indonesia Jasonna H Laoli secara simbolis akan menyerahkan paspor kepada warga negara asal Indonesia yang tinggal di Filipina pada akhir Maret 2022.

“Paspor adalah bukti kewarganegaraan. Oleh karena itu, warga negara Indonesia asal Filipina yang telah terkonfirmasi sebagai WNI berhak mendapatkan paspor,” kata Wakil Koordinator Bidang Publik Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. , Ahmad Nur Saleh, dikutip dari situs resmi Direktorat Jenderal Imigrasi Jakarta, Minggu.

Paspor akan diserahkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Warga negara Indonesia yang terdaftar (RIN) atau warga negara Indonesia di Filipina yang terdaftar dalam skema pendataan periode 2016 sampai dengan 2019.

Hingga tahun 2022, telah diterima 635 RIN. konfirmasi visa non-imigran khusus dari Departemen Kehakiman Filipina (DoJ).

Pemerintah Filipina melalui Depkeh (Kementerian Kehakiman) dan KJRI Davao City, dengan bantuan Kantor UNHCR Filipina, telah memprakarsai program pendaftaran dan verifikasi kewarganegaraan bagi 8.745 WNI yang tinggal di Mindanao.

Warga negara asal Indonesia yang tinggal di Filipina disebut juga sebagai Orang asli Indonesia (PID). Sedangkan warga negara keturunan Filipina yang tinggal di Indonesia disebut sebagai Orang keturunan Filipina (PPD).

Mindanao dan Sulawesi Utara dikenal sebagai titik geografis terdekat antara Indonesia dan Filipina, menunjukkan bahwa ada warga negara asal yang status kewarganegaraannya perlu diperjelas.

Dari pendataan 8.745 orang, terkonfirmasi WNI/RIN 3.345, di antaranya 466 anak berkewarganegaraan ganda, 2.758 WNI Filipina, dan 2.400 tidak terlibat atau tidak melanjutkan prosesnya.

Terkait hal itu, pada 27 Juni 2018, pemerintah Filipina mengeluarkan surat edaran yang mengatur tentang penerbitan visa dan izin tinggal. khusus non-imigran untuk RIN berlaku selama lima tahun gratis.

Pada saat yang sama, pemerintah Indonesia menerbitkan 1.259 dokumen perjalanan RIN melalui KJRI Davao City pada tahun 2018, jelasnya.

“Jadi ini wujud hubungan baik yang sudah terjalin lama antara Indonesia dan Filipina,” ujarnya.

Artikel sebelumyaPatroli Polda Kalbar dengan anjing pelacak di perbatasan
Artikel berikutnyaRatusan rumah di kawasan OKU Sumsel terendam banjir.